Monthly Archives: Juli 2012

Etika Akuntan Dalam Manajemen Laba

Apakah manajemen laba merupakan tindakan yang sesuai etika bagi akuntan dan manajemen?
Jawab:
Manajemen laba merupakan suatu hal yang kontroversial bagi dunia bisnis dan dunia akuntansi. Persoalan dalam praktik manajemen laba dimulai ketika manajemen laba tersebut membawa pengaruh negatif dan cenderung menyesatkan informasi dalam pelaporan keuangannya. Hal tersebut menyebabkan adanya suatu pelanggaran terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan yang melakukan pelaporan. Manajemen bagi manajer suatu perusahaan memungkinkan dapat memicu terjadinya bahaya moral karena manajemen mempunyai informasi asimetri yang bersifat “lebih” didalam lingkup internal perusahaan sehingga membuat manajemen memiliki banyak kesempatan dalam mengelola informasi juga manajer bisa dengan leluasa memilih metode yang dapat disesuaikan dengan kebijakan yang lebih menguntungkan manajerial bahkan selain itu dapat juga cenderung mendorong kearah ilegal. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Kaplan (2001), bukti bahwa praktik manajemen laba banyak dilakukan oleh manajer dibuktikan dalam penelitian Healy (1985) dan Angelo (1988). Dapat disimpulkan bahwa praktik manajemen laba merupakan hal yang melanggar etika bisnis dalam jajaran manajemen.

Praktik manajemen laba dalam perspektif akuntan menjelaskan bahwa dalam praktiknya, manajemen laba yang dilakukan dengan memillih metode yang diterima umum dengan perhitungan rasional yang membuat manajer memilih suatu kebijakan mana yang dipakai dan lebih menguntungkan. Hal tersebut membuat seorang akuntan selain memiliki keahlian dan kemampuan, akuntan juga harus memiliki karakter yang kuat. Karakter yang kuat menentukan tingkat seorang akuntan dalam memegang teguh etika dimana akuntan harus melindungi kepentingan publik. Manajemen laba dalam praktinya seperti yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya merupakan hal yang melanggar etika bisnis karena ada indikasi bahaya moral yang dapat menyesatkan pelaporan keuangan atau ada indikasi manajemen lebih mengutamakan kepentingan individual atau kelompok tertentu daripada masyarakat umum yang mempunyai kepentingannya. Hal tersebut jelas dalam sisi akuntan bahwa kepentingan publik adalah tujuan utama sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik manajemen laba merupakan sesuatu yang melanggar etika bagi akuntan karena akuntan tidak hanya semata-mata ahli dan mampu dalam memberikan pendapat dan solusi kebijakan yang berlandaskan Prinsip Akuntansi Berterima Umum kepada manajemen akan tetapi harus tetap memegang teguh melindungi kepentingan publik.

Etika Akuntan (Studi Kasus PT Kimia Farma)

PERMASALAHAN
PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.
Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut.
Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik Pemerintah di PT KAEF setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan (overstated) dalam laporan keuangan pada semester I tahun 2002. Dimana tindakan ini terbukti melanggar Peraturan Bapepam No.VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan poin 2 – Khusus huruf m – Perubahan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar poin 3) Kesalahan Mendasar, sebagai berikut:
“Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian.
Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (restatement) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi keuangan baru”.
Sanksi dan Denda
Sehubungan dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 102 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 jo Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal maka PT Kimia Farma (Persero) Tbk. dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Sesuai Pasal 5 huruf n Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka:
1. Direksi Lama PT Kimia Farma (Persero) Tbk. periode 1998 – Juni 2002 diwajibkan membayar sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk disetor ke Kas Negara, karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember 2001.
2. Sdr. Ludovicus Sensi W, Rekan KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa selaku auditor PT Kimia Farma (Persero) Tbk. diwajibkan membayar sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk disetor ke Kas Negara, karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk. tersebut, meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan. Tetapi, KAP HTM tetap diwajibkan membayar denda karena dianggap telah gagal menerapkan Persyaratan Profesional yang disyaratkan di SPAP SA Seksi 110 – Tanggung Jawab & Fungsi Auditor Independen, paragraf 04 Persyaratan Profesional, dimana disebutkan bahwa persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen.
PEMBAHASAN
Dalam permasalahan kasus diatas, KAP Hans Tuanakota dan Mustofa (HTM) selaku auditor eksternal yang diberi penugasan audit laporan keuangan sudah jelas dikatakan bersalah. Hal tersebut walaupun HTM sudah berdalih melaksanakan audit sesuai prosedur yang ditetapkan, HTM dikatakan lalai dalam membaca dan memeriksa laporan keungan manajemen sehingga HTM tidak mampu mendeteksi laporan keuangan tersebut apakah mengandung unsur kecurangan atau tidak.
HTM dengan segala pembelaannya yang berdalih bahwa penugasan audit dikatakan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan ternyata tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. HTM terbukti melanggar SPAP SA 110 – Tanggung Jawab & Fungsi Auditor Independen dimana disebutkan bahwa persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Selain itu, dalam paragraf 2 SPAP SA 110 mengatur bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memeroleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kekeliruan dan kecurangan. Dalam kasus ini, sudah jelas dapat dikatakan bahwa kualitas audit yang dihasilkan HTM sangat kurang sehingga mampu meloloskan kecurangan yang berbentuk penggelembungan laba yang nilainya sangat material dan mampu menyesatkan para pembaca laporan keuangannya.
Penggelembungan laba yang dilakukan oleh klien dalam kasus ini adalah manajemen PT Kimia Farma Tbk seharusnya dapat diantisipasi dari awal mula perikatan akan dijalin dengan KAP HTM tersebut atau pada audit pertama untuk laporan keuangan periode Desember 2001. Sesuai dengan kode etik profesi akuntan publik, sebenarnya telah mengatur etika akuntan publik untuk menjamin bahwa akuntan publik harus memiliki kompetensi dalam melakukan pekerjaan auditnya.
Dalam kode etik Profesi Akuntan Publik Seksi 130 menyebutkan bahwa prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap praktisi untuk; a. Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja; dan b. Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya. HTM dalam kasus ini dengan jelas melanggar kode etik yang berlaku tersebut karena gagal menerapkan standar profesi khususnya SPAP SA 110 sehingga jasa yang dihasilkan tidak mengandung substansi kompetensi auditor yang harusnya mencakup dan mampu mendeteksi penggelembungan laba yang sangat material dari awal.
Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional sangat menentukan kualitas audit yang dihasilkan. Hal tersebut dikaitkan dengan kehandalan dari laporan audit yang dihasilkan akan menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Laporan audit yang menyesatkan dapat memberikan dampak buruk kepada para pemakai laporannya dan hasil keputusan yang mereka buat.
Laporan keuangan yang diterbitkan PT Kimia Farma Tbk per 31 Desember 2001 dan disajikan kembali 3 Oktober 2002 setelah di audit oleh HTM menuai kontroversi dan mengakibatkan overstated. HTM dinyatakan lalai, hal tersebut dikarenakan ketidakhati-hatiannya dalam menyatakan sampel audit sehingga mampu meloloskan beberapa salah saji material. Akibatnya, sesuai UU Pasar Modal tahun 1995 disebutkan apabila di temukan adanya kesalahan, selambat-lambamya dalam tiga hari kerja, akuntan publik harus sudah melaporkannya ke Bapepam. Dan apabila temuannya tersebut tidak dilaporkan maka auditor tersebut dapat dikenai pidana, karena ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap profesi akuntan itu wajib melaporkan temuan kalau ada emiten yang melakukan pelanggaran peraturan pasar modal. Hal tersebut yang menjerat Ludovicus Sensi W, Rekan KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa selaku auditor PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Untuk diwajibkan membayar sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk disetor ke Kas Negara, karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk. tersebut, meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan.
KESIMPULAN
Setiap auditor independen yang melakukan jasa audit terhadap kliennya dituntut untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sebelumnya yang berlandaskan pada SPAP. Memiliki kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional merupakan salah satu kewajiban etis yang harus dimiliki oleh profesi akuntan. Hal tersebut untuk mendukung kualitas audit yang dihasilkan auditor agar tidak terjadi lolosnya salah saji material yang kemudian akan menyesatkan para pemakai laporan keuangan auditan atau pun akan menciptakan dampak ketidakpercayaan publik terhadap jasa audit yang kompeten.

Lapindo Brantas (Studi Kasus)

LATAR BELAKANG
Semburan lumpur mulai terjadi sejak tanggal 28 Mei 2006 di kawasan Porong, Sidoarjo.Insiden ini terjadi akibat pengeboran gas yang diLakukan oleh PT Lapindo Brantas (saat ini bernama PT Minarak Lapindo Jaya) sedalam 32 km yang menyemburkan gas bercampur lumpur yang ditengarai oleh beberapa pihak sebagai lumpur gunung berapi. Hingga saat ini lumpur terus menyembur dan berbagai cara telah ditempuh untuk menghentikannya, namun belum berhasil.
Perusahaan Lapindo Brantas merupakan anak perusahaan PT Energi Mega Persada Tbk, yang 60% sahamnya dimiliki oleh Bakrie Group, pimpinan Aburizal Bakrie, mantan Menteri Koordinator Perdagangan dan Industri yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial serta merupakan pengusaha ternama di Asia
Banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat, dari bencana alam hingga kesalahan manusia, dalam hal ini PT Lapindo. Hasil penyelidikan pihak kepolisian juga menemukan adanya kesalahan standar pengeboran dalam kasus ini. Menurut juru bicara Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Besar Polisi Bambang Kuncoko, kebocoran selama pengeboran yang dilakukan oleh PT Medicitra Nusantara sebagai sub kontraktor dari PT Lapindo Brantas terjadi pada kedalaman 9.297 kaki di dalam sumur gas yang sedang dibor. Menurut Bambang Kuncoko, baik sub kontraktor maupun kontraktor harus bertanggung jawab. Selain tidak menggunakan casing dalam proses pengeborannya, prosedur pengeboran P.T Lapindo Brantas juga diduga menggunakan teknik pengeboran bertekanan rendah (a low pressure drilling technique) dan juga tidak ada pengawasan dari pihak perusahaan serta Kementerian Lingkungan Hidup. Tanpa adanya lapisan pengaman (casing), benda cair dari berbagai tingkatan dapat masuk lubang yang dibor dan menyembur ke permukaan.
Akibat yang ditimbulkan oleh Insiden lumpur sidoarjo ini adalah kerugian yang sangat fatal bagi masyarakat yang tinggal di daerah sekitar kejadian.Penanganan kasus dan upaya untuk membantu masyarakat korban terus dilakukan baik dari segi kebijakan dan tindakan hukum. Namun hingga saat ini permasalah ganti rugi ini belum diselesaikan total oleh PT Minarak Lapindo Jaya.

Profil Perusahaan
Lapindo Brantas, Inc (LBI/saat ini bernama PT Minarak Lapindo Jaya) bergerak di bidang usaha eksplorasi dan produksi migas di Indonesia yang beroperasi melalui skema Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di blok Brantas, Jawa Timur. LBI melakukan eksplorasi secara komersil di 2 wilayah kerja (WK) di darat dan 3 WK lepas pantai dan saat ini total luas WK Blok Brantas secara keseluruhan adalah 3.042km2. Sementara komposisi jumlah Penyertaan Saham (Participating Interest) perusahaan terdiri dari Lapindo Brantas Inc. (Bakrie Group) sebagai operator sebesar 50%, PT Prakarsa Brantas sebesar 32% dan Minarak Labuan Co. Ltd (MLC) sebesar 18%. Dari kepemilikan sebelumnya, walaupun perizinan usaha LBI terdaftar berdasarkan hukum negara bagian Delaware di Amerika Serikat, namun saat ini 100% sahamnya dimiliki oleh pengusaha nasional.
Dari berbagai kegiatan eksplorasi yang dilakukan, LBI telah menemukan cadangan-cadangan migas yang berpotensi sangat baik, antara lain di lapangan Wunut yang terletak di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Lapangan Wunut dinyatakan komersial dan mulai berproduksi pada bulan Januari 1999. Kemudian disusul oleh lapangan Carat di Kabupaten Mojokerto juga yang telah dinyatakan komersial pada tahun 2006, lalu lapangan Tanggulangin yang mulai dinyatakan komersial pada bulan Juni 2008. Untuk memajukan usahanya, LBI didukung oleh 77 orang karyawan tetap dan kontrak, ditambah 142 orang dari kontrak pihak ketiga.
Seiring dengan upaya pemenuhan perbaikan kuantitas dan kualitas SDM, LBI telah menjalankan serangkaian program guna menunjang pelaksanaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Berbasis Kompetensi secara konsisten. Sistem tersebut diterapkan sejalan dengan inisiatif LBI untuk memperbarui strategi-strategi SDM dan strategi pengembangan bisnis secara keseluruhan melalui meningkatkan kemampuan karyawan kami.
Dalam rangka memantapkan dan menunjang semangat, etos, motivasi dan produktivitas kerja, perusahaan senantiasa mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawainya dengan memberlakukan kenaikan upah setiap tahunnya yang jatuh pada bulan April dengan menerapkan merit increase, berdasarkan hasil kinerja (performance rating) yang dihasilkan dari online performnace management system (PMS). Di samping itu, untuk menciptakan lingkungan kerja yang hormonis serta menjunjung tinggi kerja sama tim, perusahaan selalu mengedapankan kesetaraan kesempatan bagi seluruh karyawan perusahaan.
Perubahan sosial dan budaya
Semenjak Mei 2006, lebih dari 13,000 orang di wilayah Porong telah mengungsi dari delapan desa. Dua puluh lima pabrik harus ditinggalkan, hektaran sawah, tambak ikan dan udang telah musnah. Berbagai infrastruktur telah terganggu termasuk jalan tol, rel kereta api, saluran gas dan minyak Pertamina.
Semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur.Dampak tersebut berupa rusaknya infrastruktur, seperti mengenanggi desa dan kecamatan, rusaknya rel dan tergenangnya jalan raya, 600 hektar lahan terendam, sutet yang tidak berfungsi, dan ditutupnya pabrik-pabrik.
Dampak tersebut membuat berubahnya struktur perekonomian bagi masyarakat yang lahan dan tempat tinggalnya terendam oleh lumpur Lapindo. Mereka pada saat itu hanya menggantungkan hidup dari dana ganti rugi oleh pihak Lapindo. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat merasakan bahwa dana yang dialokasikan oleh pihak yang bersangkutan sangat kurang. Keadaan tersebut berdampak pada perubahan perilaku warga Lapindo.
Para korban pada umumnya berubah menjadi komunitas yang penuh kemarahan, frustasi dan putus asa. Mereka susah untuk saling bergantungm karena semua mengalami kesusahan yang sama. Mereka merasa menjadi korban dan bahkan setelah bencana terjasi, mereka terkadang hanya menjadi komoditi politik.
Aspek sosiologi yang ditimbulkan oleh peristiwa ini akan dibahas dari sudut pandang hukum yang ada. Peraturan terkait, terutama UU tentang lingkungan hidup menjadi salah satu materi pembahasan
Dilihat dari Sosiologi Hukum, ada tiga sarana penegakan hukum lingkungan, yaitu sarana administratif, sarana kepidanaan, dan sarana keperdataan. Sarana administratif dapat bersifat pencegahan dan bertujuan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam UU 23/1997 pasal 23 ayat (1), untuk “melakukan paksaan”, pasal 25 ayat (5) tentang “pembayaran sejumlah uang tertentu”, dan pasal 27 yaitu “pencabutan izin”. Pihak pemerintah harus melakukan tindakan paksa terhadap PT Lapindo Brantas untuk menanggulangi akibat salah prosedur pengeboran yang menimbulkan lumpur panas sampai saat ini.Pemerintah juga harus memaksa PT Lapindo Brantas untuk melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya perusahaan.Pihak pemerintah seharusnya mencabut izin PT Lapindo Brantas karena telah terbukti melakukan pengeboran yang tidak sesuai dengan prosedur.
Semburan lumpur panas yang mengandung hidrogen sulfida H2 sehingga akibatnya, penduduk di empat desa harus mengungsi. Mereka kehilangan rumah, sawah, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Bencana itu juga mengakibatkan pencemaran air, tanah, dan udara. Hingga kini, penyebab musibah itu tidak pernah jelas akibat aktivitas alam atau kesalahan pengeboran oleh Lapindo Brantas Inc. Ada yang menyatakan, fenomena semburan lumpur itu termasuk hal biasa dalam dunia pertambangan dan merupakan risiko yang sering terjadi.
Namun, harus diingat, hanya di Indonesia pertambangan boleh dilakukan di permukiman seperti di Sidoarjo. Maka, sesuai prinsip pertanggungjawaban dalam hukum lingkungan, Lapindo Brantas Inc mutlak (absolut liability) harus bertanggung jawab atas dampak lumpur panas tanpa melihat apakah itu kesalahan aktivitas Lapindo Brantas atau tidak. Di sisi lain, karena dalam perkembangannya bencana itu mengakibatkan pelanggaran HAM, negara juga harus bertanggung jawab tanpa menghilangkan tanggung jawab perusahaan.
Bencana lumpur panas menggenangi empat desa di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dan ribuan penduduknya kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Mereka kehilangan lingkungan yang sehat untuk tumbuh dan berkembang. Anak-anak mereka terhambat perkembangan dan pendidikannya. Korban akan kian besar jika diperhitungkan dampak bencana itu menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Jawa Timur.
Penjelasan lebih lanjut, bencana itu telah menimbulkan kondisi yang mengakibatkan tidak terlindungi dan terpenuhinya hak asasi korban. Hak-hak yang terlanggar antara lain:
1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan seperti dijamin dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945.
2. Hak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945.
3. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana dijamin Pasal 27A UUD 1945.
4. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi seperti dijamin Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.
5. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak mendapat layanan kesehatan sebagaimana dijamin Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.
6. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar; hak mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan manusia seperti dijamin Pasal 28C UUD 1945.
7. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana dijamin Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945.
Pasal 28I UUD 1945 mengamanatkan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Untuk itu, dalam kasus lumpur Sidoarjo pemerintah harus bertanggung jawab tanpa menghilangkan tanggung jawab Lapindo Brantas Inc.
Menjadi sebuah ironi, bencana yang sudah terjadi tujuh bulan belum ditangani dengan baik. Bahkan, hingga kini belum ada keputusan yang menyatakan, apakah semburan lumpur dapat dihentikan dalam waktu dekat atau tidak. Selain ganti rugi bagi korban, yang lebih penting adalah memberi kepastian dan pilihan yang menentukan masa depan korban yang lama terkatung-katung.
Jika semburan itu mungkin dihentikan dalam waktu dekat, yang dibutuhkan adalah penampungan sementara yang memenuhi kelayakan hingga dapat menempati tempat tinggal semula. Tentu harus disiapkan pembangunan kembali perumahan, infrastruktur dan fasilitas sosial yang rusak terendam lumpur. Tidak kalah penting, menyiapkan program ekonomi untuk mengembalikan penghidupan korban yang dalam jangka panjang tidak akan dapat menggantungkan pada lahan persawahan atau tambak.
Jika semburan lumpur itu tidak dapat dihentikan dalam waktu dekat, harus segera diputuskan adanya relokasi korban. Persoalan paling krusial adalah menentukan apakah relokasi itu dilakukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo sendiri atau ke wilayah lain karena menyangkut identitas kelahiran dan ikatan nenek moyang yang tidak mudah dihilangkan. Karena itu, proses relokasi harus benar-benar dilakukan secara partisipatif tanpa pemaksaan. Relokasi juga harus dilakukan dengan menyediakan sarana perumahan, infrastruktur memadai, fasilitas umum dan sosial, serta ketersediaan lapangan kerja baru sesuai keahlian yang dimiliki masing-masing korban.
Perubahan Struktur dan Globalisasi Ekonomi
Di bidang ekonomi, produksi Indonesia mengalami penurunan karena sekitar 34 persen total produksi industri makanan dan minuman di Indonesia terkonsentrasi di Jawa Timur. Pabrik-pabrik bertebaran di daerah pantai, seperti di Pandaan dan Pasuruan, yang merupakan lokasi pabrik susu Indomilk, industri pengalengan ikan tuna, kopi dan air mineral. Di Kejayan, Pasuruan terdapat pabrik pengolahan susu Nestle. Sebanyak 33 persen nilai ekspor nasional berasal dari Jawa Timur yang separuh dari angka tersebut berasal dari 30 pusat pengolahan udang yang berlokasi di Pandaan, Bangil, Situbondo, dan Banyuwangi. Hasilnya berdampak juga pada penurunan nilai ekspor komoditi tersebut ke beberapa negara, antara lain Jepang, negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Berbagai macam produk, baik untuk ekspor maupun pasar lokal dan domestik, biasanya diangkut melalui Pelabuhan Tanjung Perak, menggunakan jalan tol Gempol-Surabaya. Industri yang menghasilkan ikan tuna dan udang di Jawa Timur dihantui oleh rasa takut akan terjadinya pencemaran terhadap hasil produk mereka, di samping adanya hambatan dalam transportasi. Para pengusaha di Jawa Timur khawatir produk mereka akan ditolak negara pengimpor.
Di samping itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Danareksa Research Institute (DRI) pada bulan Maret 2007, bencana lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo menjatuhkan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) pada bulan Maret di Jawa Timur sebesar 11,4 persen menjadi 75,3. Genangan lumpur panas mengganggu distribusi barang dan transportasi di provinsi itu.Jalan tol yang sebelumnya sibuk kini tak dapat digunakan.
Itu dari sisi industri secara umum. Secara garis besar, banyak tenaga kerja dan buruh yang kehilangan mata pencaharian. Karena banyak usaha yang terhambat atau bahkan tutup, sedangkan di sisi lain mereka tidk mempunyai banyak keahlian, sehingga permasalahn ini hanya meniptakan efek samping yang buruk yaitu penurunan angka tenaga kerja atau bahkan meningkatkan pengangguran.
Corporate Social Responsibility (CSR)
Perusahaan Lapindo Brantas telah melakukan usaha penanggulangan terhadap lumpur panas di Sidoarjo dengan mengeluarkan dana tidak kurang 140 juta dolar Amerika. Berdasarkan laporan, PT Lapindo Brantas telah berusaha membangun jaringan dam dan pelindung untuk menampung semburan lumpur panas dari tempat pengeboran gas yang dilakukannya. Namun, pada tanggal 26 September 2006 dam yang dibuat untuk melokalisasi lumpur panas telah jebol membanjiri lebih banyak desa-desa sekitarnya. Namun yang tidak bisa dibantah adalah, penyelesaian ganti rugi sampai saat inipun belum diselesaikan dengan baik.
Bantuan sosial ditujukan untuk mengurangi dampak sosial pada kondisi darurat, baik yang terjadi karena dampak semburan maupun penurunan tanah, serta melaksanakan tindakan berjaga-jaga sebagai bentuk kesiapsiagaan apabila terjadi bencana. Kesiapsiagaan ini perlu terus dikembangkan dengan mengingat bahwa hingga kini sumber bencana masih belum berhenti.
Berdasar Perpres 14/2007, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh berkaitan dengan kegiatan Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan pengawasan pemberian bantuan sosial
Pemberian bantuan sosial dilaksanakan oleh PT Minarak Lapindo Jaya. Besaran bantuan sosial yang diberikan kepada warga desa terdampak adalah (1) jaminan hidup per jiwa sebesar Rp. 300.000.00 selama 9 bulan (2) uang evakuasi per kepala keluarga sebesar Rp. 500.000.00 dan (3) uang kontrak per kepala keluarga sebesar Rp. 5.000.000.00 untuk 2 tahun.

2. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan evakuasi warga korban luapan lumpur
Menurut data Timnas pelaksanaan evakuasi korban lumpur ke Pasar Porong Baru dilaksanakan dalam tiga tahap. Pengungsi tahap pertama, periode bulan Juni s/d Oktober 2006 yang berasal dari Kelurahan Siring, Jatirejo, Desa Kedungbendo, dan Renokenongo berjumlah 3080 KK/11.456 jiwa. Pengungsi tahap kedua, periode November 2006 s/d April 2007 berasal dari Desa Kedungbendo (Perumtas I, Perum Citra Pesona), Ketapangkeres, Kalitengah, dan Glagaharum, berjumlah 4.350 KK/16.525. Dari jumlah ini sebanyak 210 KK/1758 jiwa merupakan penduduk musiman. Setelah mendapatkan bantuan sosial yang berupa uang kontrak rumah, jaminan hidup dan biaya pindah, kecuali penduduk musiman tidak diberikan jaminan hidup, mereka bersedia meninggalkan Pasar Porong Baru. Namun pengungsi tahap ketiga, periode April s/d 8 Juni 2008 yang berasal dari Desa Renokenongo, berjumlah 867 KK/2924 Jiwa tidak bersedia menerima bantuan sosial, mereka memilih untuk tetap tinggal di Pasar Porong Baru, serta menolak skema penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang dituangkan dalam Perpres No. 14 tahun 2007.
Kewajiban untuk memberikan bantuan sosial sebenarnya tidak tercantum dalam Perpres No. 14 Tahun 2007. Bantuan sosial yang diberikan kepada warga di dalam peta area terdampak oleh PT. Lapindo Brantas/ PT Minarak Lapindo Jaya merupakan bentuk dari Corporate Social Responsibility (CSR) dari badan usaha tersebut.
3. Bantuan Sosial Berdasarkan Perpres 48 / 2008
Bantuan sosial yang diamanahkan oleh Perpres 48 / 2008 adalah bantuan sosial untuk warga di 3 Desa yaitu Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan. Bantuan sosial untuk warga di tiga desa di atas diberikan karena adanya rencana pemerintah untuk memanfaatkan desa tersebut sebagai kolam penampung lumpur sebelum dialirkan ke sungai Kali Porong. Sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan, proses pencairan dana bantuan sosial telah dapat diselesaikan pada tanggal 28 September 2007 sehingga bantuan sosial yang berupa bantuan kontrak rumah dan biaya pindah telah diberikan kepada 1.666 Kepala Keluarga di tiga desa yaitu Kedungcangkring 151 KK, Besuki 1.066 KK dan Pejarakan 449 KK dengan dana bantuan yang berjumlah Rp. 4.998.000.000,-. Sedangkan bantuan sosial yang berupa jaminan hidup diberikan kepada semua warga desa yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga sebanyak 6.094 Jiwa, dengan nilai uang sebesar Rp. 1.828.200.000.
4. Bantuan Air Bersih
Bantuan air bersih diberikan kepada warga di 12 desa/kelurahan yang sumber airnya tercemar, yaitu Siring, Jatirejo, Renokenongo, Kedungbendo, Ketapang, Kalitengah, Gempolsari, Glagaharum, Besuki, Kedungcangkring, Pejarakan dan Mindi. Pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 14 April 2008. Bantuan air bersih ditujukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dengan jatah tiap jiwa 20 liter/hari.
5. Bantuan Pemberdayaan
Pada tahun 2007 Bantuan Pemberdayaan diberikan berupa peralatan parutan kelapa kepada sebanyak 50 orang, yang berada di Besuki, Mindi, Pejarakan, Kedungcangkring, Gempolsari, dan Glagaharum.
Lebih lanjut lagi, Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya kita sebut dengan UU 23/1997), tertulis “Pembangunan tidak lagi menempatkan sumber daya alam sebagai modal, tetapi sebagai suatu kesatuan ekosistem yang di dalamnya berisi manusia, lingkungan alam dan/atau lingkungan buatan yang membentuk kesatuan fungsional, saling terkait dan saling tergantung dalam keteraturan yang bersifat spesifik, berbeda dari satu tipe ekosistem ke tipe ekosistem lain”. Oleh sebab itu, pengelolaan lingkungan hidup bersifat spesifik, terpadu, holistik, dan berdimensi ruang.
Tetapi apa yang terjadi, sebaliknya pemerintah menanggung beban untuk biaya masalah sosial kemasyarakatan dan biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur penanganan luapan lumpur panas di Sidoarjo dengan memakai uang rakyat yaitu APBN dan atau sumber dana lain yang sah (pasal 15 ayat (3 dan 6) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo). Apa yang dilakukan pemerintah dengan membiayai penanganan masalah sosial dan infrastruktur untuk penanganan lumpur panas yang merupakan akibat salah prosedur pengeboran yang dilakukan PT Lapindo Brantas secara yuridis tidaklah sesuai
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Insiden LUSI yang telah meluluhlantakkan infrastruktur yang ada telah memaksa 13.000 orang untuk mengungsi dari delapan desa, menenggelamkan 4 desa dan 25 pabrik, memusnahkan sawah, tambak ikan dan udang, menimbulkan dampak dan kerugian ekonomi bagi masyrakat, kerusakan lingkungan fisik dan manusia, belum ditangani secara hukum dengan baik dan sistem CSR yang dilakukan oleh PT Lapindo kurang berjalan secara efektif dan tepat guna serta terkesan PT lapindo setengah-setengah menyelesaikan kewajibannya
Memailitkan Perusahaan
Mengapa PT Lapindo Brantas selaku perusahaan milik Bakrie Group harus mencari pinjaman ke bank pemerintah untuk membayar ganti rugi para korban lumpur Porong? Bukankah saat ini kekayaan Bakrie Group mencapai U$D3,8 miliar (Rp34,2 triliun)?
Ketika perusahaan swasta tidak bisa berkembang karena banyaknya persoalan di internal perusahaan, tentulah pemerintah harus bersikap tegas dalam mengambil alih perusahaan tesebut. Kalau perusahaan tersebut divonis kolaps, pailit, dan tidak mampu mengemban amanat dalam undang-undang yang dibuat pemerintah, tentunya negara bisa mengambil alih PT Lapindo Brantas menjadi BUMN, bukan milik pribadi pengusaha.
Secara sosiologis, dengan cara itu negara bisa meminimalisasi pembengkakan beban biaya APBN dan semua aset warga yang sudah terbeli dan sisanya yang belum terurusi dikuasai penuh sebagai aset milik negara, sehingga APBN ke depannya tidak terlalu di obok-obok oleh partai penguasa yang memiliki kepentingan khusus untuk beroperasinya PT Lapindo Brantas.
Banyak kritik pedas dialamatkan kepada pemerintah ketika terbit Perpres No. 14 Tahun 2007 yang mengharuskan negara mengeluarkan Rp27,4 triliun sedangkan PT Lapindo Brantas selaku perusahaan yang lalai hanya mengeluarkan Rp3,4 triliun untuk ganti rugi korban lumpur. Sampai kapan negara memanjakan perusahaan yang tak pernah pasti dalam penyelesaian ganti rugi bagi warga korban lumpur? Sampai kapan negara membiarkan perusahan di bidang migas yang bermasalah di Porong Sidoarjo? Ada apa kok pemerintah memperlakuan PT Lapindo Brantas seperti anak emas dengan menerbitkan UU No. 22 APBN Tahun 2012 dalam Pasal 19 Ayat 1 yang menganggarkan dana Rp155 miliar untuk penanggulangan lumpur per tahunnya?

Thanks to: Sukma Nurwibawa, Indri Saraswati, Ira Hapsari

Pasar Future Saham

Pasar Futures: Perbedaan Dengan Pasar Forward
Sama seperti hal nya transaksi Forward, kontrak future memberikan kewajiban bagi pihak-pihak yang berinteraksi. Sedangkan perbedaan antara transaksi future dengan forward akan dijelaskan berikut ini. kontrak-kontrak tersebut dapat dipergunakan untuk mengurangi risiko harga komoditas, risiko valas, atau instrumen keuangan, tapi dapat juga untuk berspekulasi.
Opsi memberikan hak kepada pembeli opsi, maka transaksi future merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Future termasuk salah satu di antara banyak instrumen keuangan yang akhir-akhir ini dikembangkan. Future dapat dijumpai baik pada pasar uang, pasar komoditas maupun pasar modal. Future termasuk instrumen derivatif, sebab nilainya berasal dari nilai pokok atau nilai dasar instrumen keuangan. Timbulnya transaksi derivatif (turunan), disebabkan masing-masing pihak yang berkepentingan ingin mengantisipasi ketidakpastian di masa yang akan datang. Adanya faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikuasai yang kemungkinan akan menimbulkan kerugian baik bagi investor maupun debitor. Inilah risiko bisnis yang harus diantisipasi dengan jalan membuat kontrak future. Instrumen ini dimaksudkan untuk melindungi para investor maupun para manajer untuk menghindari tingkat risiko bunga dan harga sekuritas.
Kontrak forward adalah perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat ini (waktu 0), mengenai transaksi aset tertentu. Dalam perjanjian kontrak forward, tanggal dan harga disepakati dimuka, dan transaksinya dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Misalnya, penjual dan pembeli membuat perjanjian bahwa setelah tiga bulan yang akan datang obligasi akan dijual dengan harga tertentu. Pada saat ini (waktu 0) penjual dan pembeli sepakat dengan harga suatu obligasi. Setelah tiga bulan kemudian harga tersebut dibayar, baru sekuritas tersebut diserahkan kepada pembeli. Pelaku di pasar forward umumnya terdiri dari para arbitrageurs, yaitu orang-orang yang berusaha memperoleh laba tanpa risiko dengan memanfaatkan perbedaan tingkat bunga antar negara. Mereka menggunakan kontrak forward untuk menghilangkan risiko valas sehubungan dengan transfer dana dari satu negara ke negara lain. Disamping itu juga digunakan untuk menghilangkan risiko kerugian dari ekspor atau impor yang dilakukan.
Sejarah pasar future mata uang dimulai pada tahun 1972. Sewaktu di The Chicago Merchantile Exchange membuka divisi International Money Market (IMM). Divisi IMM memberikan tempat bagi spekulator mata uang, dan juga mereka yang ingin mengurangi risiko valas. Currencies Futures merupakan kontrak atas mata uang asing tertentu dalam jumlah tertentu. Kurs mata uang tersebut ditentukan pada saat kontrak di sepakati, dan tanggal pengiriman mata uang tersebut ditentukan IMM.
Pada umumnya kontrak future dilakukan pada suatu pasar yang terorganisir, misalnya central clearing houses di Chicago Board of Trade, USA. Kontrak future adalah perjanjian antara pembeli dan penjual bahwa sekuritas akan ditransaksikan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Dalam perjanjian tersebut keduanya setuju untuk tukar menukar aset atau sekuritas pada tanggal tertentu, dengan transaksi tunai. Perbedaannya dengan kontrak forward, dalam kontrak future harga tidak ditentukan. Pada kontrak future harga yang digunakan adalah harga pasar pada tanggal yang disepakati. Kontrak future dapat berupa komoditas seperti bahan-bahan makanan ataupun komoditas industri, yang disebut future komoditas (commodity future). Kontrak future berdasar pada penyelesaian dengan instrumen keuangan disebut future keuangan (financial future).
Dalam kontrak future, pihak penjual mempunyai 3 (tiga) alternatif pilihan untuk mengatasi kewajiban dalam kontrak future, yaitu:
a. Penjual kontrak future dapat membeli sekuritas di spot market, apabila pada tanggal yang disepakati penjual kontrak tidak memiliki sekuritas. Spot market adalah tempat perjanjian antara pembeli dan penjual, dengan kesepakatan bahwa penjual setuju untuk menukar aktiva atau sekuritas kepada pembeli, dan sebaliknya pihak pembeli bersedia membayar aktiva atau sekuritas pada saat yang sama.
b. Penjual kontrak membuat janji yang sama dengan pihak lain, untuk mengkompensasi janji yang telah disepakati dengan pembeli kontrak.
c. Penjual kontrak harus menyerahkan sekuritas kepada pembeli kontrak pada tanggal yang disepakati.
MANFAAT FUTURE
Uraian berikut ini menjelaskan beberapa manfaat future ditinjau dari kepentingan para investor. Kontrak future bertujuan untuk melindungi fluktuasi harga. Dengan kontrak future ini akan didapatkan adanya jaminan hasil yang konstan. Jika harga pasar sekuritas turun, investor masih dapat memperoleh tingkat hasil tertentu, sebab hasil sekuritas sudah dijamin dan ditentukan oleh kontrak future.
Future dapat juga digunakan untuk melindungi institusi dari fluktuasi tingkat bunga pinjaman. Seandainya bank komersial ingin meminjam uang dari bank sentral pada tahun mendatang, akan tetapi diperkirakan tingkat bunga pada saat itu tinggi. Maka bank komersial dapat membuat kontrak future dengan bank sentral pada tingkat bunga yang lebih rendah daripada yang diramalkan. Pada kontrak tersebut bank sentral setuju menyediakan sejumlah sekuritas tertentu untuk bank komersial pada waktu dan harga tertentu. Penjual kontrak future pada kasus ini adalah bank sentral. Bank tersebut dapat juga menghindari risiko bunga, pertama membeli sekuritas dari pasar pada tingkat bunga terendah dan menunggu kontrak future tersebut jatuh tempo. Kedua, membayar kontrak future untuk kontrak yang tanggal jatuh temponya sama dan sesuai dengan kontrak pertama (zero out). Berdasarkan pertimbangan manfaat diatas, para investor dapat memperoleh manfaat atau keuntungan. Dari sisi lain, hal ini dapat meningkatkan volume perdagangan di lantai bursa.

thanks to: Fajri Nuryono