Category Archives: Akuntansi Sektor Publik

Transformasi Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

Pra-Akuntansi

(UU Pemda 1974)

Akuntansi Cash Toward to Accrual (PP 2001/2005) Akuntansi Akrual

(71/2010)

-LRA

-Nota Perhitungan APBN

– Neraca

– LRA

– LAK

– CALK

– LRA

– SAL

– Neraca

– Laporan Operasional

– Laporan Perubahan Modal

– LAK

– CALK

Faktor Pendorong perubahan akuntansi adalah berawal dari domestik internal yaitu tuntutn adanya good governance, perubahan UU KN, reformasi kerja negara, dan desentralisasi fiskal. Selain itu, adanya perkembangan teori administrasi publik menjadi salah satu kontributor terhadap perubahan yang terjadi yaitu dari Old Public Management, New Public Management, hingga New Public Service. Indonesia banyak menganut teori New Publik Management dalam sektor akuntansinya di swasta sehingga transpormasi praktik sektor swasta membuat sektor pemerintahan pun menerapkan pula teori tersebut. Bukti dari penerapan NPM di UU 17/2003 di Indonesia adalah:

Pertama model pembebanan anggaran adalah:

  1. MTEF >< STEF.
  2. Performance Budgeting yaitu model penganggarannya berdasarkan kinerja. Line Item Budgeting adalah model tradisional lawan dari Performance Budgeting.
  3. Unified Budgeting adalah model penganggaran dengan menggabungkan anggaran. Sedangkan, Dual Budget adalah memisahkan anggaran ruting dan pembangunan.

Kedua, Model PKN yaitu CEO membawahi CTO dan COO. Ketiga adalah model pengelolaan keuangan negara yaitu dapat dilihat dari PP 58/2006.

Dari penerapan New Publik Management itu maka akan ditemui beberapa perubahan dan fenomena yaitu perubahan basis akuntansi pemerintahan dari basis kas menuju basis akrual. Basis kas adalah dimana transaksi ekonomi itu diakui saat kas diterima dan dicatat pada akun kas, sedangkan basis akrual adalah dimana transasksi itu diakui ketika transaksi itu terjadi dan dicatat di dua pos atau lebih. Pada dasarnya, secara teoritis, kedua metode tersebut tidak saling menggantikan akan tetapi saling melengkapi misal laporan anggaran di basis kas, dan neraca di basis akrual.

Reformasi dalam akuntansi pemerintahan mencakup perubahan dari basis kas menuju basis akrual, adanya perubahan bentuk laporan keuangan, perubahan dari model pencatatan single entry ke double entry. Dalam persamaan akuntansi, PP 24/2005 menyatakan bahwa A=K+EDL+EDI+EDC sedangkan dalam PP 71/2010 adalah A=K+ED.

Iklan

Flypaper Effect Pada DAU dan PAD Pada Kota/Kabupten di Jawa Tengah (Skripi)

Ini lah hasil skripsi saya di S1, emoga bermanfaat. ingat, melanggar hak cipta adalah tanda intelektual anda yang lemah!

BAGIAN AWAL

BAGIAN UTAMA

Teknik akuntansi sektor publik

  1. 1.         Akuntansi anggaran

Menyajikan jumlah yg dianggarkan dg jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan. Banyak digunakan organisasi sektor publik, format akuntansi operasi sejajar dg anggarannya.

Jumlah belanja yg dianggarkan dikreditkn thd akun yang sesuai, jika belanja direalisasikan, akun tsb dikreditkan. Tehnik ini dapat membandingkan secara sistematik dan kontinyu jumlah anggaran dengan realisasinya.

Tujuan utamanya menekankan peran anggaran dalam siklus pengendalian, perencanaan, dan akuntabilitas. Jika ada variance dilakukan tindakan koreksi, lebih menekankan bentuk akun daripada isi akun itu sendiri.

  1. 2.         Akuntansi komitmen

Mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Terkadang hanya menjadi subsistem dari akuntansi utama organisasi. Tujuanpengendalian anggaran.

  1. 3.         Akuntansi dana

Memerlakukan suatu unit kerja sbg  entitas akuntansi dan entitas anggaran yang berdiri sendiri. Sistem akuntansi dana dibuat untuk memastikan bahwa uang publik dibelanjakan untuk tujuan yang ditetapkan. Dana dapat dikeluarkan jika ada otorisasi dari legislatif/eksekutif.

Hubungan Neraca, LRA, LAK, CALK di Lapkeu Pemerintah


Akun dalam neraca didikembangkan secara berpasangan

  1. Pasangan akun dalam ekuitas dana lancar
  1. Kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluran, investasi j. pendek = SILPA
  2. Kas dibendahara penerimaan = pendapatan yang ditangguhkan
  3. Piutang = Cadangan piutang
  4. Persediaan = cadangan persediaan
  5. Utang jangka pendek = Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek
  1. Pasangan akun dalam ekuitas dana investasi
  1. Investasi jangka panjang = diinvestasikan dalam investasi jangka panjang
  2. Aset tetap = diinvestasikan dalam aset tetap
  3. Aset lainnya = diinvestasikan dalam aset lainnya
  4. Utang janga panjang = dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang
  5. Dana Cadangan = ekuitas dana cadangan

Terjadinya transaksi dalam pelaksanaan anggaran

Aset = kewajiban+EDL+EDI+EDC+P-B+PP-PB

Untuk belanja modal dan juga hutang-hutang diperlukan jurnal kolorisasi

HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN LAPKEU

  1. LRA dg LAK

Pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disajikan dalam LRA pada dasarnya = pos yang disajikan dalam LAK. Perbedaan yaitu transaksi non anggaran LAK tidak disajikan di LRA dan klasifikasi anggaran berbeda karena beda tujuan pelaporan.

  1. LRA dg Neraca

Silpa/silka dalam LRA adalah selisih antara surplus/depisit dengan total pembiayaan sedangkan perkiraan silpa/silka dalam neraca merupakan akumulasi silpa/silka dalam LRA dalam tahun sebelumnya.

  1. Neraca deng LAK

Hubungannya terletak dalam penyajian saldo kas selisih dalam saldo awal dan akhir kas di BUD dalam neraca merupakan kenaikan/penurunan kas sebagaimana yang disajikan dalam LAK. Saldo akhir kas di kas daerah dalam neraca harus = saldo akhir kas di kas umum negara/daerah di LAK.

  1. CALK denga LAPKEU

Calk merupakan bagian yang tak terpisahkan dari lapkeu untuk menjelaskan pos lebih rinci.

 

Pengertian Flypaper Effect

Flypaper Effect adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/grants atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau unconditional grants daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah. Unconditional grants yang diproksikan dengan Dana Alokasi Umum ditentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi kemampuan fiskal daerah dan alokasi dasar yang dialokasikan secara keseluruhan (lump sum) dari pemerintah pusat. Koleman (1996) memberikan penjelasan mengenai efek dari transfer tidak bersyarat yaitu : “The recent creation of lump-sum welfare grants has renewed interest in the effects of intergovernmental aid on state and local spending. One of the more consistent findings in the empirical literature is that lump-sum aid boosts public expenditure more than an equivalent increase in private income”. Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa setiap transfer tidak bersyarat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah merupakan konsekuensi atas otonomi daerah yang berlaku agar tidak menyebabkan kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah walaupun dalam beberapa studi empiris banyak ditemukan bahwa transfer tak bersyarat mengakibatkan peningkatan pengeluaran publik melebihi kenaikan pendapatan masyarakatnya. Menurut teori Peacock dan wiseman dalam Purbayu dan Retno (2005) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori Peacock dan Wiseman tersebut menjelaskan bahwa secara ideal hal tersebut menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya Pendapatan Domestik Bruto setiap masyarakat menyebabkan Pendapatan Asli Daerah semakin besar sehingga secara sepadan akan menyebabkan pengeluaran Pemerintah Daerah menjadi semakin besar pula. Hal tersebut ternyata tidak selalu ideal dan seolah menyimpang dari konteks rill. Di temukannya fenomena Flypaper Effect mengidentifikasikan bahwa Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan publik senantiasa cenderung lebih merespon atas pengeluaran atau belanja daerahnya dari grants atau transfer dan lebih “berhemat” dalam optimalisasi pengeluaran yang berasal dari pendapatan asli daerahnya yang merupakan hasil dari kenaikan Pendapatan Domestik Bruto sehingga akan menciptakan kecenderungan pemborosan Belanja Daerah. Pendekatan standar mengenai Flypaper Effect diresmikan oleh Bradford dan Oates pada tahun 1971 yang memprediksikan bahwa hibah kepada pemerintah daerah  setara dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Pendekatan tersebut memberikan gambaran bahwa setiap kenaikan transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk daerah otonom adalah sepadan dengan kenaikan pendapatan masyarakat dari suatu daerah otonom tersebut. Alasannya adalah setiap penerimaan pemerintah yang berasal dari masyarakat harus dialokasikan kepada masyarakat secara sepadan. Hal tersebut berlaku juga terhadap Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan pendapatan asli daerahnya sendiri yang berasal dari masyarakat daerahnya dengan sepadan. Walaupun dalam praktiknya, dalam memenuhi kebutuhan publik, Pemerintah Daerah masih sangat mengandalkan transfer yang berasal dari Dana Alokasi Umum untuk pengeluaran belanjanyanya sehingga seolah menciptakan ilusi fiskal yaitu dimana masyarakat membayar pajak dan mengharapkan mendapatkan kontraprestasi tidak langsung yang sepadan akan tetapi Pemerintah Daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan publik cenderung merespon lebih besar dari Dana Alokasi Umum yang merupakan transfer tidak bersyarat dari Pemerintah Pusat bukan dari Pendapatan Asli Daerahnya sendiri sehingga yang terjadi adalah peningkatan Belanja Daerahnya menjadi tidak sepadan dengan Pendapatan Asli Daerahnya. Selain itu, Flypaper Effect juga mempengaruhi kecenderungan belanja Pemerintah Daerah pada periode selanjutnya sehingga efek tersebut akan berakibat jangka panjang. Dalam teori lainnya yaitu teori  individual choice dinyatakan bahwa, ” dollar-to-dollar, a matching grants will induce a greater expansion in spending on the public good will than will a lump-sum, unconditional grant” . Teori tersebut menjelaskan bahwa setiap transfer yang bersifat sepadan dengan peningkatan penerimaan masyarakat akan mengakibatkan peningkatan yang lebih besar dalam pemenuhan barang atau kebutuhan publik untuk masyarakat sehingga kecenderungan untuk lebih merespon dari Dana Alokasi Umum yang bersifat transfer tidak bersyarat tidak dapat dihindari. Hal tersebut bertujuan untuk menutupi pemborosan pengeluaran yang tidak sepadan dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang sebagian peningkatan pendapatan tersebut disetor ke kas negara dan daerah sebagai pajak atau pendapatan asli daerahnya. Realita dari fenomena tersebut mempunyai konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah khususnya di Indonesia yaitu Pemerintah Daerah menjadi kurang termotivasi dalam memaksimalkan potensi pendapatan asli daerahnya. Selain itu, Dana Alokasi Umum dengan sifatnya yang tidak bersyarat mengakibatkan tekanan fiskal pada basis pajak lokal akan menurun yang kemudian menyebabkan penerimaan pajak juga mengalami penurunan sementara pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan publik tetap meningkat. Ini berarti transfer secara tidak langsung akan mengurangi beban pajak masyarakat sehingga pemerintah daerah tidak perlu menaikkan pajak guna membiayai penyediaan barang publik. Oleh karena itu, analisis ini menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah dalam penyediaan barang publik adalah akibat dari kenaikan transfer khususnya yang bersifat tidak bersyarat dan memiliki kecenderungan tidak ideal dari yang seharusnya. Hasil temuan Haryono (2007:2) menemukan bahwa data empiris menunjukkan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu membiayai belanja Pemerintah Daerah paling tinggi sebesar 20 persen.

Data LRA APBD 2004-2009

data LRA ni bisa buat jadi referensi temen-temen,.. cekidot gan..

http://www.4shared.com/file/lkf2WkeI/APBD_2004-2009.html

dan

http://www.4shared.com/file/BLHV0Hct/New_WinRAR_archive.html

Flypaper Effect di Indonesia

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang didasari oleh prinsip otonomi daerah yang dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraannya, prinsip otonomi  daerah ialah memberikan kewenangan Pemerintah Daerah secara proporsional untuk mengelola secara luas dan tanggung jawab nyata. Dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang adil dan merata baik berupa uang ataupun sumber daya lainnya, Pemerintah Daerah dan pusat membangun suatu sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil pula. Keberhasilan sistem ini adalah tertampungnya aspirasi warga, dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pertanggungjawaban eksplorasi sumber daya yang ada dan pengembangan serta transparansi sumber dan pengeluaran pembiayaan dan belanja baik kepada pusat maupun masyarakat.

Dalam UU No.32 tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Seharusnya dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerinta Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel.

Konsekuensi fiskal atas pelaksanaan otonomi daerah yang terjadi di Indonesia ialah otonomi juga mengakibatkan setiap daerah yang terdesentralisasi memiliki tanggung jawab yang besar tidak diiringi dengan kapasitas fiskal yang memadai. Banyak pakar ekonomi menyatakan bahwa kendati daerah memeroleh dana perimbangan yang lebih besar, namun hal ini dibarengi dengan merosotnya jumlah Penerimaan Asli Daerah. Hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan  bahwa pemerintah daerah memiliki respon Belanja Daerah yang lebih banyak terhadap transfer dari pemerintah pusat terutama yang berasal dari Dana Alokasi Umum  daripada pendapatan asli daerahnya sendiri atau dikenal dengan istilah “Flypaper Effect” yang memberikan indikasi anomali atau keganjilan karena terus bergantung pada suntikan Dana Alokasi Umum dari pusat sehingga pada praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber dana utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemerintah Daerah “dilaporkan” di perhitungan APBD.

Flypaper Effect adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/grants atau spesifiknya pada unconditional grants daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam belanja daerah. Unconditional grants yang diproksikan dengan Dana Alokasi Umum ditentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi kemampuan fiskal daerah dan alokasi dasar yang dialokasikan secara lump sum dari pemerintah pusat. Hal tersebut mempunyai konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah menjadi kurang termotivasi dalam memaksimalkan potensi pendapatan asli daerahnya. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa Pemerintah Daerah memanfaatkan informasi yang bersifat asimetri dalam penyusunan dan perealisasian APBD sehingga akan menciptakan ilusi fiskal.

Pendekatan standar mengenai Flypaper Effect  diresmikan oleh. Bradford dan Oates (1971), memprediksikan bahwa hibah kepada Pemerintah Daerah  setara dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Alasan adalah uang yang  sepadan dan dengan demikian Pemerintah Daerah harus memiliki kecenderungan yang sama untuk  menafkahkan pendapatan individu atau lump-sum grants1. Hasil ini dikenal sebagai  hipotesis jilbab karena menunjukkan bahwa transfer antar-pemerintah hanya selubung untuk rabat pajak Pemerintah Pusat (Oates, 1999).

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Pramela (2009) pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang menyimpulkan bahwa pengujian secara simultan membuktikan bahwa telah terjadinya Flypaper Effect pada Belanja Daerah propinsi Sumatera Utara. Penelitian tersebut meneliti pemerintah daerah luar Jawa padahal hingga saat ini output dari desentralisasi fiskal masih berpusat di pulau Jawa sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap Pemerintah Daerah yang sudah memiliki keunggulan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu di Pulau Jawa terutama pada Kota/Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki banyak daerah dengan beragam tingkat pendapatan dan kebutuhan fiskalnya. Selain itu, penelitian tersebut hanya menguji Flypaper Effect pada tahun berjalan sehingga perlu penelitian lebih lanjut lagi dengan menggunakan lag agar mengetahui prediksi Belanja Daerah.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Maimunah (2006), dalam penelitiannya tersebut menemukan bahwa terjadi Flypaper Effect pada kabupaten/kota di Sumatera terhadap Belanja Daerah tahun 2004 dengan tanpa lag, selain itu Maimunah menyebutkan bahwa  Flypaper Effect juga terjadi ketika digunakan dengan lag, nilai koefisien DAU lebih besar dari DAU tanpa lag demikian pula dengan koefisien PAD dengan lag lebih besar dari PAD tanpa lag. Hal tersebut agar mengetahui bahwa Flypaper Effect berpengaruh terhadap prediksi Belanja Daerah. Akan tetapi, penelitian tersebut masih dalam lingkup Sumatera dan dilakukan  berdasarkan data tahun 2004 yang dimana pada tahun tersebut konsep desentralisasi fiskal masih belum stabil. Selain itu, dalam teknik analisis data masih mengkaji secara cross-section yaitu tahun 2003 dan 2004 sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan runtut waktu data yang lebih jauh sehingga dapat menjawab permasalahan terutama tentang kecenderungan atau prediksi Flypaper Effect dalam meningkatkan jumlah Belanja Daerah.