Category Archives: Ekonomi Makro

Lapindo Brantas (Studi Kasus)

LATAR BELAKANG
Semburan lumpur mulai terjadi sejak tanggal 28 Mei 2006 di kawasan Porong, Sidoarjo.Insiden ini terjadi akibat pengeboran gas yang diLakukan oleh PT Lapindo Brantas (saat ini bernama PT Minarak Lapindo Jaya) sedalam 32 km yang menyemburkan gas bercampur lumpur yang ditengarai oleh beberapa pihak sebagai lumpur gunung berapi. Hingga saat ini lumpur terus menyembur dan berbagai cara telah ditempuh untuk menghentikannya, namun belum berhasil.
Perusahaan Lapindo Brantas merupakan anak perusahaan PT Energi Mega Persada Tbk, yang 60% sahamnya dimiliki oleh Bakrie Group, pimpinan Aburizal Bakrie, mantan Menteri Koordinator Perdagangan dan Industri yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial serta merupakan pengusaha ternama di Asia
Banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat, dari bencana alam hingga kesalahan manusia, dalam hal ini PT Lapindo. Hasil penyelidikan pihak kepolisian juga menemukan adanya kesalahan standar pengeboran dalam kasus ini. Menurut juru bicara Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Besar Polisi Bambang Kuncoko, kebocoran selama pengeboran yang dilakukan oleh PT Medicitra Nusantara sebagai sub kontraktor dari PT Lapindo Brantas terjadi pada kedalaman 9.297 kaki di dalam sumur gas yang sedang dibor. Menurut Bambang Kuncoko, baik sub kontraktor maupun kontraktor harus bertanggung jawab. Selain tidak menggunakan casing dalam proses pengeborannya, prosedur pengeboran P.T Lapindo Brantas juga diduga menggunakan teknik pengeboran bertekanan rendah (a low pressure drilling technique) dan juga tidak ada pengawasan dari pihak perusahaan serta Kementerian Lingkungan Hidup. Tanpa adanya lapisan pengaman (casing), benda cair dari berbagai tingkatan dapat masuk lubang yang dibor dan menyembur ke permukaan.
Akibat yang ditimbulkan oleh Insiden lumpur sidoarjo ini adalah kerugian yang sangat fatal bagi masyarakat yang tinggal di daerah sekitar kejadian.Penanganan kasus dan upaya untuk membantu masyarakat korban terus dilakukan baik dari segi kebijakan dan tindakan hukum. Namun hingga saat ini permasalah ganti rugi ini belum diselesaikan total oleh PT Minarak Lapindo Jaya.

Profil Perusahaan
Lapindo Brantas, Inc (LBI/saat ini bernama PT Minarak Lapindo Jaya) bergerak di bidang usaha eksplorasi dan produksi migas di Indonesia yang beroperasi melalui skema Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di blok Brantas, Jawa Timur. LBI melakukan eksplorasi secara komersil di 2 wilayah kerja (WK) di darat dan 3 WK lepas pantai dan saat ini total luas WK Blok Brantas secara keseluruhan adalah 3.042km2. Sementara komposisi jumlah Penyertaan Saham (Participating Interest) perusahaan terdiri dari Lapindo Brantas Inc. (Bakrie Group) sebagai operator sebesar 50%, PT Prakarsa Brantas sebesar 32% dan Minarak Labuan Co. Ltd (MLC) sebesar 18%. Dari kepemilikan sebelumnya, walaupun perizinan usaha LBI terdaftar berdasarkan hukum negara bagian Delaware di Amerika Serikat, namun saat ini 100% sahamnya dimiliki oleh pengusaha nasional.
Dari berbagai kegiatan eksplorasi yang dilakukan, LBI telah menemukan cadangan-cadangan migas yang berpotensi sangat baik, antara lain di lapangan Wunut yang terletak di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Lapangan Wunut dinyatakan komersial dan mulai berproduksi pada bulan Januari 1999. Kemudian disusul oleh lapangan Carat di Kabupaten Mojokerto juga yang telah dinyatakan komersial pada tahun 2006, lalu lapangan Tanggulangin yang mulai dinyatakan komersial pada bulan Juni 2008. Untuk memajukan usahanya, LBI didukung oleh 77 orang karyawan tetap dan kontrak, ditambah 142 orang dari kontrak pihak ketiga.
Seiring dengan upaya pemenuhan perbaikan kuantitas dan kualitas SDM, LBI telah menjalankan serangkaian program guna menunjang pelaksanaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Berbasis Kompetensi secara konsisten. Sistem tersebut diterapkan sejalan dengan inisiatif LBI untuk memperbarui strategi-strategi SDM dan strategi pengembangan bisnis secara keseluruhan melalui meningkatkan kemampuan karyawan kami.
Dalam rangka memantapkan dan menunjang semangat, etos, motivasi dan produktivitas kerja, perusahaan senantiasa mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawainya dengan memberlakukan kenaikan upah setiap tahunnya yang jatuh pada bulan April dengan menerapkan merit increase, berdasarkan hasil kinerja (performance rating) yang dihasilkan dari online performnace management system (PMS). Di samping itu, untuk menciptakan lingkungan kerja yang hormonis serta menjunjung tinggi kerja sama tim, perusahaan selalu mengedapankan kesetaraan kesempatan bagi seluruh karyawan perusahaan.
Perubahan sosial dan budaya
Semenjak Mei 2006, lebih dari 13,000 orang di wilayah Porong telah mengungsi dari delapan desa. Dua puluh lima pabrik harus ditinggalkan, hektaran sawah, tambak ikan dan udang telah musnah. Berbagai infrastruktur telah terganggu termasuk jalan tol, rel kereta api, saluran gas dan minyak Pertamina.
Semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur.Dampak tersebut berupa rusaknya infrastruktur, seperti mengenanggi desa dan kecamatan, rusaknya rel dan tergenangnya jalan raya, 600 hektar lahan terendam, sutet yang tidak berfungsi, dan ditutupnya pabrik-pabrik.
Dampak tersebut membuat berubahnya struktur perekonomian bagi masyarakat yang lahan dan tempat tinggalnya terendam oleh lumpur Lapindo. Mereka pada saat itu hanya menggantungkan hidup dari dana ganti rugi oleh pihak Lapindo. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat merasakan bahwa dana yang dialokasikan oleh pihak yang bersangkutan sangat kurang. Keadaan tersebut berdampak pada perubahan perilaku warga Lapindo.
Para korban pada umumnya berubah menjadi komunitas yang penuh kemarahan, frustasi dan putus asa. Mereka susah untuk saling bergantungm karena semua mengalami kesusahan yang sama. Mereka merasa menjadi korban dan bahkan setelah bencana terjasi, mereka terkadang hanya menjadi komoditi politik.
Aspek sosiologi yang ditimbulkan oleh peristiwa ini akan dibahas dari sudut pandang hukum yang ada. Peraturan terkait, terutama UU tentang lingkungan hidup menjadi salah satu materi pembahasan
Dilihat dari Sosiologi Hukum, ada tiga sarana penegakan hukum lingkungan, yaitu sarana administratif, sarana kepidanaan, dan sarana keperdataan. Sarana administratif dapat bersifat pencegahan dan bertujuan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam UU 23/1997 pasal 23 ayat (1), untuk “melakukan paksaan”, pasal 25 ayat (5) tentang “pembayaran sejumlah uang tertentu”, dan pasal 27 yaitu “pencabutan izin”. Pihak pemerintah harus melakukan tindakan paksa terhadap PT Lapindo Brantas untuk menanggulangi akibat salah prosedur pengeboran yang menimbulkan lumpur panas sampai saat ini.Pemerintah juga harus memaksa PT Lapindo Brantas untuk melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya perusahaan.Pihak pemerintah seharusnya mencabut izin PT Lapindo Brantas karena telah terbukti melakukan pengeboran yang tidak sesuai dengan prosedur.
Semburan lumpur panas yang mengandung hidrogen sulfida H2 sehingga akibatnya, penduduk di empat desa harus mengungsi. Mereka kehilangan rumah, sawah, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Bencana itu juga mengakibatkan pencemaran air, tanah, dan udara. Hingga kini, penyebab musibah itu tidak pernah jelas akibat aktivitas alam atau kesalahan pengeboran oleh Lapindo Brantas Inc. Ada yang menyatakan, fenomena semburan lumpur itu termasuk hal biasa dalam dunia pertambangan dan merupakan risiko yang sering terjadi.
Namun, harus diingat, hanya di Indonesia pertambangan boleh dilakukan di permukiman seperti di Sidoarjo. Maka, sesuai prinsip pertanggungjawaban dalam hukum lingkungan, Lapindo Brantas Inc mutlak (absolut liability) harus bertanggung jawab atas dampak lumpur panas tanpa melihat apakah itu kesalahan aktivitas Lapindo Brantas atau tidak. Di sisi lain, karena dalam perkembangannya bencana itu mengakibatkan pelanggaran HAM, negara juga harus bertanggung jawab tanpa menghilangkan tanggung jawab perusahaan.
Bencana lumpur panas menggenangi empat desa di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dan ribuan penduduknya kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Mereka kehilangan lingkungan yang sehat untuk tumbuh dan berkembang. Anak-anak mereka terhambat perkembangan dan pendidikannya. Korban akan kian besar jika diperhitungkan dampak bencana itu menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Jawa Timur.
Penjelasan lebih lanjut, bencana itu telah menimbulkan kondisi yang mengakibatkan tidak terlindungi dan terpenuhinya hak asasi korban. Hak-hak yang terlanggar antara lain:
1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan seperti dijamin dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945.
2. Hak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945.
3. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana dijamin Pasal 27A UUD 1945.
4. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi seperti dijamin Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.
5. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak mendapat layanan kesehatan sebagaimana dijamin Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.
6. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar; hak mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan manusia seperti dijamin Pasal 28C UUD 1945.
7. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana dijamin Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945.
Pasal 28I UUD 1945 mengamanatkan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Untuk itu, dalam kasus lumpur Sidoarjo pemerintah harus bertanggung jawab tanpa menghilangkan tanggung jawab Lapindo Brantas Inc.
Menjadi sebuah ironi, bencana yang sudah terjadi tujuh bulan belum ditangani dengan baik. Bahkan, hingga kini belum ada keputusan yang menyatakan, apakah semburan lumpur dapat dihentikan dalam waktu dekat atau tidak. Selain ganti rugi bagi korban, yang lebih penting adalah memberi kepastian dan pilihan yang menentukan masa depan korban yang lama terkatung-katung.
Jika semburan itu mungkin dihentikan dalam waktu dekat, yang dibutuhkan adalah penampungan sementara yang memenuhi kelayakan hingga dapat menempati tempat tinggal semula. Tentu harus disiapkan pembangunan kembali perumahan, infrastruktur dan fasilitas sosial yang rusak terendam lumpur. Tidak kalah penting, menyiapkan program ekonomi untuk mengembalikan penghidupan korban yang dalam jangka panjang tidak akan dapat menggantungkan pada lahan persawahan atau tambak.
Jika semburan lumpur itu tidak dapat dihentikan dalam waktu dekat, harus segera diputuskan adanya relokasi korban. Persoalan paling krusial adalah menentukan apakah relokasi itu dilakukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo sendiri atau ke wilayah lain karena menyangkut identitas kelahiran dan ikatan nenek moyang yang tidak mudah dihilangkan. Karena itu, proses relokasi harus benar-benar dilakukan secara partisipatif tanpa pemaksaan. Relokasi juga harus dilakukan dengan menyediakan sarana perumahan, infrastruktur memadai, fasilitas umum dan sosial, serta ketersediaan lapangan kerja baru sesuai keahlian yang dimiliki masing-masing korban.
Perubahan Struktur dan Globalisasi Ekonomi
Di bidang ekonomi, produksi Indonesia mengalami penurunan karena sekitar 34 persen total produksi industri makanan dan minuman di Indonesia terkonsentrasi di Jawa Timur. Pabrik-pabrik bertebaran di daerah pantai, seperti di Pandaan dan Pasuruan, yang merupakan lokasi pabrik susu Indomilk, industri pengalengan ikan tuna, kopi dan air mineral. Di Kejayan, Pasuruan terdapat pabrik pengolahan susu Nestle. Sebanyak 33 persen nilai ekspor nasional berasal dari Jawa Timur yang separuh dari angka tersebut berasal dari 30 pusat pengolahan udang yang berlokasi di Pandaan, Bangil, Situbondo, dan Banyuwangi. Hasilnya berdampak juga pada penurunan nilai ekspor komoditi tersebut ke beberapa negara, antara lain Jepang, negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Berbagai macam produk, baik untuk ekspor maupun pasar lokal dan domestik, biasanya diangkut melalui Pelabuhan Tanjung Perak, menggunakan jalan tol Gempol-Surabaya. Industri yang menghasilkan ikan tuna dan udang di Jawa Timur dihantui oleh rasa takut akan terjadinya pencemaran terhadap hasil produk mereka, di samping adanya hambatan dalam transportasi. Para pengusaha di Jawa Timur khawatir produk mereka akan ditolak negara pengimpor.
Di samping itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Danareksa Research Institute (DRI) pada bulan Maret 2007, bencana lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo menjatuhkan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) pada bulan Maret di Jawa Timur sebesar 11,4 persen menjadi 75,3. Genangan lumpur panas mengganggu distribusi barang dan transportasi di provinsi itu.Jalan tol yang sebelumnya sibuk kini tak dapat digunakan.
Itu dari sisi industri secara umum. Secara garis besar, banyak tenaga kerja dan buruh yang kehilangan mata pencaharian. Karena banyak usaha yang terhambat atau bahkan tutup, sedangkan di sisi lain mereka tidk mempunyai banyak keahlian, sehingga permasalahn ini hanya meniptakan efek samping yang buruk yaitu penurunan angka tenaga kerja atau bahkan meningkatkan pengangguran.
Corporate Social Responsibility (CSR)
Perusahaan Lapindo Brantas telah melakukan usaha penanggulangan terhadap lumpur panas di Sidoarjo dengan mengeluarkan dana tidak kurang 140 juta dolar Amerika. Berdasarkan laporan, PT Lapindo Brantas telah berusaha membangun jaringan dam dan pelindung untuk menampung semburan lumpur panas dari tempat pengeboran gas yang dilakukannya. Namun, pada tanggal 26 September 2006 dam yang dibuat untuk melokalisasi lumpur panas telah jebol membanjiri lebih banyak desa-desa sekitarnya. Namun yang tidak bisa dibantah adalah, penyelesaian ganti rugi sampai saat inipun belum diselesaikan dengan baik.
Bantuan sosial ditujukan untuk mengurangi dampak sosial pada kondisi darurat, baik yang terjadi karena dampak semburan maupun penurunan tanah, serta melaksanakan tindakan berjaga-jaga sebagai bentuk kesiapsiagaan apabila terjadi bencana. Kesiapsiagaan ini perlu terus dikembangkan dengan mengingat bahwa hingga kini sumber bencana masih belum berhenti.
Berdasar Perpres 14/2007, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh berkaitan dengan kegiatan Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan pengawasan pemberian bantuan sosial
Pemberian bantuan sosial dilaksanakan oleh PT Minarak Lapindo Jaya. Besaran bantuan sosial yang diberikan kepada warga desa terdampak adalah (1) jaminan hidup per jiwa sebesar Rp. 300.000.00 selama 9 bulan (2) uang evakuasi per kepala keluarga sebesar Rp. 500.000.00 dan (3) uang kontrak per kepala keluarga sebesar Rp. 5.000.000.00 untuk 2 tahun.

2. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan evakuasi warga korban luapan lumpur
Menurut data Timnas pelaksanaan evakuasi korban lumpur ke Pasar Porong Baru dilaksanakan dalam tiga tahap. Pengungsi tahap pertama, periode bulan Juni s/d Oktober 2006 yang berasal dari Kelurahan Siring, Jatirejo, Desa Kedungbendo, dan Renokenongo berjumlah 3080 KK/11.456 jiwa. Pengungsi tahap kedua, periode November 2006 s/d April 2007 berasal dari Desa Kedungbendo (Perumtas I, Perum Citra Pesona), Ketapangkeres, Kalitengah, dan Glagaharum, berjumlah 4.350 KK/16.525. Dari jumlah ini sebanyak 210 KK/1758 jiwa merupakan penduduk musiman. Setelah mendapatkan bantuan sosial yang berupa uang kontrak rumah, jaminan hidup dan biaya pindah, kecuali penduduk musiman tidak diberikan jaminan hidup, mereka bersedia meninggalkan Pasar Porong Baru. Namun pengungsi tahap ketiga, periode April s/d 8 Juni 2008 yang berasal dari Desa Renokenongo, berjumlah 867 KK/2924 Jiwa tidak bersedia menerima bantuan sosial, mereka memilih untuk tetap tinggal di Pasar Porong Baru, serta menolak skema penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang dituangkan dalam Perpres No. 14 tahun 2007.
Kewajiban untuk memberikan bantuan sosial sebenarnya tidak tercantum dalam Perpres No. 14 Tahun 2007. Bantuan sosial yang diberikan kepada warga di dalam peta area terdampak oleh PT. Lapindo Brantas/ PT Minarak Lapindo Jaya merupakan bentuk dari Corporate Social Responsibility (CSR) dari badan usaha tersebut.
3. Bantuan Sosial Berdasarkan Perpres 48 / 2008
Bantuan sosial yang diamanahkan oleh Perpres 48 / 2008 adalah bantuan sosial untuk warga di 3 Desa yaitu Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan. Bantuan sosial untuk warga di tiga desa di atas diberikan karena adanya rencana pemerintah untuk memanfaatkan desa tersebut sebagai kolam penampung lumpur sebelum dialirkan ke sungai Kali Porong. Sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan, proses pencairan dana bantuan sosial telah dapat diselesaikan pada tanggal 28 September 2007 sehingga bantuan sosial yang berupa bantuan kontrak rumah dan biaya pindah telah diberikan kepada 1.666 Kepala Keluarga di tiga desa yaitu Kedungcangkring 151 KK, Besuki 1.066 KK dan Pejarakan 449 KK dengan dana bantuan yang berjumlah Rp. 4.998.000.000,-. Sedangkan bantuan sosial yang berupa jaminan hidup diberikan kepada semua warga desa yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga sebanyak 6.094 Jiwa, dengan nilai uang sebesar Rp. 1.828.200.000.
4. Bantuan Air Bersih
Bantuan air bersih diberikan kepada warga di 12 desa/kelurahan yang sumber airnya tercemar, yaitu Siring, Jatirejo, Renokenongo, Kedungbendo, Ketapang, Kalitengah, Gempolsari, Glagaharum, Besuki, Kedungcangkring, Pejarakan dan Mindi. Pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 14 April 2008. Bantuan air bersih ditujukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dengan jatah tiap jiwa 20 liter/hari.
5. Bantuan Pemberdayaan
Pada tahun 2007 Bantuan Pemberdayaan diberikan berupa peralatan parutan kelapa kepada sebanyak 50 orang, yang berada di Besuki, Mindi, Pejarakan, Kedungcangkring, Gempolsari, dan Glagaharum.
Lebih lanjut lagi, Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya kita sebut dengan UU 23/1997), tertulis “Pembangunan tidak lagi menempatkan sumber daya alam sebagai modal, tetapi sebagai suatu kesatuan ekosistem yang di dalamnya berisi manusia, lingkungan alam dan/atau lingkungan buatan yang membentuk kesatuan fungsional, saling terkait dan saling tergantung dalam keteraturan yang bersifat spesifik, berbeda dari satu tipe ekosistem ke tipe ekosistem lain”. Oleh sebab itu, pengelolaan lingkungan hidup bersifat spesifik, terpadu, holistik, dan berdimensi ruang.
Tetapi apa yang terjadi, sebaliknya pemerintah menanggung beban untuk biaya masalah sosial kemasyarakatan dan biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur penanganan luapan lumpur panas di Sidoarjo dengan memakai uang rakyat yaitu APBN dan atau sumber dana lain yang sah (pasal 15 ayat (3 dan 6) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo). Apa yang dilakukan pemerintah dengan membiayai penanganan masalah sosial dan infrastruktur untuk penanganan lumpur panas yang merupakan akibat salah prosedur pengeboran yang dilakukan PT Lapindo Brantas secara yuridis tidaklah sesuai
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Insiden LUSI yang telah meluluhlantakkan infrastruktur yang ada telah memaksa 13.000 orang untuk mengungsi dari delapan desa, menenggelamkan 4 desa dan 25 pabrik, memusnahkan sawah, tambak ikan dan udang, menimbulkan dampak dan kerugian ekonomi bagi masyrakat, kerusakan lingkungan fisik dan manusia, belum ditangani secara hukum dengan baik dan sistem CSR yang dilakukan oleh PT Lapindo kurang berjalan secara efektif dan tepat guna serta terkesan PT lapindo setengah-setengah menyelesaikan kewajibannya
Memailitkan Perusahaan
Mengapa PT Lapindo Brantas selaku perusahaan milik Bakrie Group harus mencari pinjaman ke bank pemerintah untuk membayar ganti rugi para korban lumpur Porong? Bukankah saat ini kekayaan Bakrie Group mencapai U$D3,8 miliar (Rp34,2 triliun)?
Ketika perusahaan swasta tidak bisa berkembang karena banyaknya persoalan di internal perusahaan, tentulah pemerintah harus bersikap tegas dalam mengambil alih perusahaan tesebut. Kalau perusahaan tersebut divonis kolaps, pailit, dan tidak mampu mengemban amanat dalam undang-undang yang dibuat pemerintah, tentunya negara bisa mengambil alih PT Lapindo Brantas menjadi BUMN, bukan milik pribadi pengusaha.
Secara sosiologis, dengan cara itu negara bisa meminimalisasi pembengkakan beban biaya APBN dan semua aset warga yang sudah terbeli dan sisanya yang belum terurusi dikuasai penuh sebagai aset milik negara, sehingga APBN ke depannya tidak terlalu di obok-obok oleh partai penguasa yang memiliki kepentingan khusus untuk beroperasinya PT Lapindo Brantas.
Banyak kritik pedas dialamatkan kepada pemerintah ketika terbit Perpres No. 14 Tahun 2007 yang mengharuskan negara mengeluarkan Rp27,4 triliun sedangkan PT Lapindo Brantas selaku perusahaan yang lalai hanya mengeluarkan Rp3,4 triliun untuk ganti rugi korban lumpur. Sampai kapan negara memanjakan perusahaan yang tak pernah pasti dalam penyelesaian ganti rugi bagi warga korban lumpur? Sampai kapan negara membiarkan perusahan di bidang migas yang bermasalah di Porong Sidoarjo? Ada apa kok pemerintah memperlakuan PT Lapindo Brantas seperti anak emas dengan menerbitkan UU No. 22 APBN Tahun 2012 dalam Pasal 19 Ayat 1 yang menganggarkan dana Rp155 miliar untuk penanggulangan lumpur per tahunnya?

Thanks to: Sukma Nurwibawa, Indri Saraswati, Ira Hapsari

Iklan

Mekanisme Pasar dalam Islam

BAB I

PENDAHULUAN

                            

                   Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khullafaurrasyidin menunjukan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu price intervention seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, anatara lain : persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparancy), dan keadilan (justice). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.

Dalam catatan sejarah memaparkan bagaimana Rasulullah menghargai mekanisme pasar sebagai sebuah sunnatullah yang harus dihormati. Pandangan tentang pasar dan harga dari beberapa pemikir besar muslim seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Ibn Taimiyah juga diungkap. Pemikiran-pemikiran mereka tentang pasar ternyata sangat canggih dan tergolong futuristik jika dipandang pada masanya. Pemikiran-pemikran mereka tentu saja merupakan kekayaan khasanah intelektual yang sangat berguna pada masa kini dan masa depan. Selanjutnya dipaparkan bagaimana mekanisme kerja pasar serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Beberapa bentuk transaksi bisnis yang dianggap tidak Islami yang umum dipraktikan masyarakat Arab pada waktu itu.

 

 

 

 

 

BAB  II

PEMBAHASAN

 

  1. A.      Pasar pada Masa Rasulullah

Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin. Bahkan, Muhammad SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaurrasyidin dan kebanyakan sahabat. Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim mendapat gangguan dan terror yang berat dari masyarakat kafir Makkah sehingga perjuangan dan dakwah merupakan prioritas. Ketika masyarakat Muslim telah berhijrah ke Madinah, peran Rasulullah SAW bergeser menjadi pengawas pasar atau Al- muhtasib.

Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopilistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Dalam suatu Hadits dijelaskan bahwa pasar merupakan hukum alam (Sunnatullah) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah SWT.

Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan (injustice) yang akan dituntut pertanggung jawabannya dihadapan Allah dan begitu pun sebaliknya.

Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasar pada ketentuan Allah SWT bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka serta nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

                                   

 

 

 

  1. B.       Pasar dalam Pandangan Sarjana Muslim
    1. 1.      Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf (731-798 M)

Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya Al-Kharaj yang membahas prinsip-prinsip perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman Kekhalifahan Harun Al-Rasyid di Baghdad. Ia menyimpulkan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga, meskipun kata permintaan dan penawaran ini tidak ia katakana secara eksplisit. Selain itu dalam bukunya secara implisit juga dijelaskan bahwa, harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran saja, tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut. Bahkan, Abu Yusuf mengidikasikan adanya variable-variabel lain yang juga turut mempengaruhi harga, misalnya jumlah uang beredar di Negara itu, penimbunan atau penahanan suatu barang, atau lainnya.

  1. 2.      Evolusi Pasar Menurut Al-Ghazali (1058-1111 M)

Al-Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali banyak membahas topik-topik ekonomi, termasuk pasar. Dalam karyanya tersebut ia membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya kekuatan permintaaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga.

Al-Ghazali menyadari kesulitan yang timbul akibat sistem barter yang dalam istilah ekonomi modern disebut double coincidence, dan karena itu diperlukan suatu pasar. Selain itu Al-Ghazali juga telah memahami suatu konsep, yang sekarang kita sebut elastisitas permintaan. Hal ini tampak jelas dari perkataaannya bahwa mengurangi margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan.

  1. 3.      Pemikiran Ibn Taimiyah

Pemikiran Ibn Taimiyah mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan melalui bukunya, yaitu Al-Hisbah fi’l Al-Islam dan Majmu’ Fatawa. Pandangan Ibn Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakakan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, beliau telah menunjukan the beauty of market (keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi).

 

Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaaan dan kemudian tingkat harga adalah sebagai berikut :

  1. Keinginan orang terhadap barang-barang sering kali berbeda-beda.
  2. Jumlah orang yang meminta.
  3. Kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang itu.
  4. Kualitas pembeli baranng tersebut.
  5. Jenis (uang) pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli.

Ibn Taimiyah secara umum sangat menghargai arti penting harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang bebas. Ia menolak segala campur tangan untuk menekan atau menetapkan harga sehingga mengganggu mekanisme yang bebas.

  1. 4.      Mekanisme Pasat Menurut Ibn Khaldun (1332-1383 M)

Ibn Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Hal ini tentu saja berdeda dengan Ibn Taimiyah yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah sepanjang pasar berjalan dengan bebas dan normal.

 

  1. C.      Pengertian Kekuatan Pasar Menurut Ekonomi Islam

Berikut akan dipaparkan mekanisme pasar sebagaimana dikonsepkan para pemikir Islam Klasik:

  1. 1.      Permintaaan

Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibn Taimiyah untuk menunjukan permintaan ini adalah keinginan. Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaaan sebagai berikut:

  1. a.      Faktor-faktor penentu permintaan
    1. 1.      Harga barang yang bersangkutan

Pada umumnya hubungan anatara tingkat harga dan jumlah permintaan adalah negatif, yakni semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah jumlah permintaan, demikian pula sebaliknya.

 

 

a).Efek Substitusi

Efek subtitusi berarti bahwa jika harga suatu barang naik, maka hal ini akan mendorong konsumen untuk mencari barang lain yang bias menggantikan fungsi dari barang yang harganya naik tersebut (barang subtitusi).

b).Efek Pendapatan

Efek pendapatan berarti bahwa, jika harga suatu barang naik maka berarti pula secara riil pendapatan konsumen turun sebab dengan pendapatan yang sama ia hanya dapat membeli barang sedikit.

  1. 2.      Pendapatan Konsumen

Semakin tinggi pendapatan seorang konsumen, maka akan semakin tinggi daya belinya sehingga permintaannya terhadap barang akan semakin meningkat pula.

  1. 3.      Harga barang lain yang terkait

Yang dimaksud barang lain yang terkait adalah subtitusi dan komplementer dari barang tersebut. Jika harga barang subtitusinya turun, maka permintaan terhadap barang tersebut pun turun, sebab konsumen mengalihkan pada barang subtitusi. Sementara jika barang komplementernya naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun.

  1. 4.      Selera konsumen

Jika selera konsumen terhadap barang tersebut tinggi maka permintaannya pun akan tinggi meskipun harganya pun tinggi, dan begitu pun sebaliknya.

  1. 5.      Ekspektasi (pengharapan)

Meskipun tidak secara eksplisit, pemikiran ekonomi Islam klasik telah menengarai peran ekspektasi dala menentukan permintaan. Ekspektasi bias berupa ekspektasi positif maupun negative. Dalam kasus ekspektasi positif konsumen akan lebih terdorong untuk membeli suatu barang, dan untuk ekspektasi negative berlaku sebaliknya.

  1. 6.      Mashlahah

Pengaruh mashlahah terhadap permitaan tidak bisa dijelaskan secara sederhana sebab ini tergantung kepada tingkat keimanan. Jika maslahah relative turunmaka jumlah barang yang diminta akan turun juga, begitu juga sebaliknya.

 

  1. b.      Kurva Permintaan

P

 

 

18

 

10                               D

                                Q

     8              9

 

  1. c.       Perubahan Permintaan karena Faktor Selain Harga

P

 

 18               A

 

                                  

10                                         12D11′>

                                        Q

         13        24

  1. 2.      Penawaran

Dalam khasanah pemikiran ekonomi Islam Klasik, pasokan (penawaran) telah dikenal sebagai kekuatan penting di dalam pasar. Ibn Taimiyah mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaaan barang di pasar.

  1. a.      Mashlahah

Pengaruh mashlahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan produsen. Jika jumlah mashlahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen Muslim akan memperbanyak jumlah produksinya.

  1. b.      Keuntungan

Keuntungan merupakan bagian dari mashlahah karena ia dapat mengakumulasi modal pada akhirnya dapat digunakan berbagai aktivitas lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan adalah:

  1. 1.      Harga Barang

Jika harga suatu barang naik maka keuntungan akan naik pula. Kemudian hal ini akan menaikan total keuntungan sehingga mendorong produsen untuk melakukan penawaran lebih naik lagi.

  1. 2.      Biaya Produksi

Biaya produksi jelas menentukan tingkat keuntungan sebab keuntungan merupakan selisih dari penerimaan dengan biaya produksi. Jika biaya turun maka keuntungan produsen akan meningkat, dan hal ini akan mendorongnya untuk meningkatkan penawaran. Biaya Produksi ditentukan oleh dua factor:

a).Harga Input Produksi

Jika biaya input produksi naik, maka biaya produksi naik pula dan berpengaruh negative pada penawaran.

b).Teknologi Produksi

Dengan teknologi maka efisiensi dan optimalisasi akan tercipta. Kenaikan teknologi dapat menurunkan biaya produksi sehingga meningkatkan keuntungan dan penawaran akan barang tersebutpun akan meninggkat.

  1. c.       Kurva Penawaran

P                                    S

 

  40

  30

 

 

                                      Q

                      100   120

 

  1. D.      Keseimbangan Pasar
    1. 1.      Pengertian Keseimbangan

Keseimbangan atau ekuilibrium menggambarkan suatu situasi dimana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran, berada dalam keadaan seimbang sehingga setiap variable yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas sudah tidak lagi berubah. Dalam keadaan ini harga dan kuantitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan sehingga terjadilah transaksi.

  1. 2.      Proses Tercapainya Keseimbangan

Proses terjadinya keseimbangan dalam pasar dapat berawal dari sisi mana saja, baik dari permintaan ataupun penawaran.

  1. 3.      Perubahan Keseimbangan
    1. Perubahan Berasal dari Sisi Permintaan
    2. Perubahan Berasal dari Sisi Penawaran
    3. Perubahan Berasal dari Sisi Penawaran dan Permintaan

 

  1. E.       Ketidaksempurnaan Bekerjanya Pasar
    1. 1.      Penyimpangan Terstruktur

Struktur atau bentuk organisasi pasar akan mengganggu mekanisme pasar dengan cara yang sistematis dan terstruktur pula. Struktur pasar yang dimaksud adalah monopoli, duopoly, oligopoly, dan kompetisi monopolistik. Misanya saja dalam monopoli, produsen monopolis bisa saja mematok harga yang tinggi untuk memperoleh keuntungan di atas normal, demikian pula untuk pasar yang lain.

  1. 2.      Penyimpangan Tidak Terstruktur

Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang incidental dan temporer yang mengganggu mekanisme pasar. Beberapa contohnya adalah usaha sengaja menimbun untuk menghambat pasokan barang agar harga pasar naik (ikhtikar), penciptaan permintaan semu untuk menaikan harga (najasyi), penipuan kualitas, kuantitas, harga, atau waktu pengiriman (tadlis), kolusi para pedagang untuk membuat harga di atas normal (bai al-hadir lil badi), dan lain-lain.

 

  1. 3.      Ketidaksempurnaan Informasi dan Penyesuaian

Ketidaksempurnaan pasar juga disebabkan karena ketidaksempurnaan informasi yang dimiliki para pelaku pasar. Informasi merupakan hal yang penting sebab ia menjadi dasar bagi pembuatan keputusan. Rasulullah melarang berbagai transaksi yang terjadi dalam ketidaksempurnaan informasi, missal menghalangi transaksi pada harga pasar, mengambil keuntungan yang tinggi dengan memanfaaatkan kebodohan konsumen, dan lain-lain.

 

  1. F.       Konsep Harga dan Solusi Islam Terhadap Ketidaksempurnaan Bekerjanya Pasar

Ajaran Islam member perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Karenanya jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak dapat dicapai, begitu pun sebaliknya.

  1. 1.      Harga yang Adil dalam Islam

Harga yang adil ini dijumpai dari beberapa terminologi, anatara lain : si’r al-mithl, thaman al-mithl, dan qimah al-adl. Ibn Taimiyah mendefinisikan harga yang adil itu adalah harga baku diman penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sedangkan dalam Al-Hisbah ia mengatakan bahwa equivalen prince ini sesuai dengan keinginan atau harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas dan kompetitif.

Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Jadi harga yang adil secara umum adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan atau kezaliman sehingga ada pihak yang dirugikan. Harga harus menguntungkan untuk semua pihak.

  1. 2.      Solusi Islam terhadap Ketidaksempurnaan Bekerjanya Pasar

a). Larangan Ikhtikar

Rasulullah telah melarang praktek ikhtikar, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun  barang, terutama pada saaat terjadinya kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikan harga di kemudian hari. Akibat dari ikhtikar ini masyarakat luas akan dirugikan oleh sekelompok kecil yang lain. Agar harga dapat kembali ke posisi semula maka pemerintah dapat melakukan berbagi upaya menghilangkan penimbuanan ini.

Namun tidak termasuk ikhtikar adalah penumpukan yang dilakukan pada situasi ketika pasokan melimpah, misalnya penimbunan atau penahanan pada saat panen besar, dan segera menjualnya pada saat pasar membutuhkan.

b). Membuka Akses Informasi

Beberapa larangan terhadap praktik penipuan pada dasarnya adalah upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sama-sama suka dan adil. Beberapa larangan ini antara lain: talaqi rukhban (membeli barang dengan cara mencegat para penjual di luar kota), bay najasyi (mencakup pengertian kolusi dimana antarpenjual satu dengan yang lainnya melakukan kerja samauntuk menipu konsumen), ghaban fahisy (upaya sengaja untuk mengaburkan informasi sebab penjual memanfaatkan ketidaktahuan konsumen untuk mencari keuntungan yang tinggi.

c). Regulasi Harga

     Pada dasarnya jika pasar sudah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alas an untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga justru akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Jadi regulasi harga dapat dilakukan pada situasi tertentu saja.

     Pemerintah dapat melakuakan regulasi harga apabila pasar bersaing tidak sempurna, dan keadaan darurat. Apabila terpaksa menentapkan harga, maka konsep harga yang adil harus menjadi pedoman. Adapun beberapa keadaan darurat diantaranya adalah harga naik sedemikian tinggi di kuar kewajaran, menyangkut barang-barang yang amat dibutuhkan masyarakat, terjadi ketidakadilan.

  1. G.      Peranan Pemerintah dalam Mengontrol Pasar

Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna peran pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau Al-Hisbah, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Peran pemerintah dalam pasar diantaranya adalah untuk mengatur dan mengontrol pasar serta moral secara umum.

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

        Mekanisme pasar yang berjalan dalam sistem ekonomi islam mempunyai konsep islam dalam hal penentuan harga yang berBasis pada kekuatan pasar , yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa tertipu, atau adanya kekeliruan objek transaksi dalam melakukan transaksi barang tertentu pada tingkat harga tertentu.

Dengan demikian, islam menjamin pasar bebas dimana para pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam kerangka keadilan yaitu dengan tidak adanya pihak yang merasa di dzalimi atau pun mendzalimi.

Beranda ANALISIS KONSTRIBUSI PDB ANTARSEKTOR SERTA ANALISIS TAKE-OFF PERIODE 1969 – 1983

1.ANALISIS PERHITUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER TAHUN
TABEL I
PRODUK DOMESTIK BRUTO, 1969 – 1983
(dalam milyaran Rupiah, atas dasar harga konstan tahun 1973)

1970 = >5.182 – 4.820,5/4.820,5 x 100%= 7,49% 1977=>8.882 – 8.156,3/8.156,3 x 100%=8,16%
1971=>5.544,7 – 5.182/5.182 x 100%=6,99% 1978=>9.556,5 – 8.882/8.882 x 100%=8,44%
1972=>6.067,2 – 5.544,7/5.544,7 x 100%=9,42% 1979=>10.164,9 – 9.556,5/9.556,5x 100%=6,25%
1973=>6.753,4 -6.067,2 / 6.067,2 x 100%=11,31% 1980=>11.169,2 – 10.164,9/10.164,9 x 100%=9,88%
1974=>7.269,0 – 6.753,4/6.753,4 x 100%=7,63% 1981=>12.054,6 – 11.169,2/11.169,2 x 100%=7,92%
1975=>7.630,8 -7.269,0 / 7.269,0 x 100%=4,97% 1982=>12.325,4 – 12.054,6/12.054,6 x 100%=2,25%
1976=>8.156,3 – 7.630,8/7.630,8 x 100%=6,88% 1983=>12.843,2 – 12.325,4/12.325,4 x 100%=4,19%
Pada awal tahun 1971, perekonomian maju di sektor migas sampai dengan tahun 1980 yaitu sekitar US$0,6 miliar pada tahun 1973 disektor migas dan meningkat hingga tahun 1980 menjadi US$10,6 miliar karena ada penggenjotan di sektor tersebut dan mulai melirik sektor pertanian pula yang kemudian tercapailah suatu swasembada pangan . Akan tetapi, pada tahun 1980 tersebut terjadi inflasi karena defisit berimbang yang tidak diikuti unsur likuiditas dan uang yang terlalu banyak beredar dan memaksa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga tahun data tahun 1983 pemerintah memulai langkah baru dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menitikberatkan pembangunan industri yang sayangnya industri yang dibangun ialah industri yang prematur dan bersifat mercusuar bukannya industri yang berorientasi pada spesialisasi persaingan global yang membentuk ketahanan bangsa yang mampu membawa bangsa indonesia dalam posisi take-off. Hal ini semakin berakibat buruk setelah timbulnya konglomerasi yang mengakibatkan tidak likuidnya sektor moneter bangsa pada era setelah 1983 sampai dengan 1997. Naiknya jumlah investasi swasta terutama konglomerasi yang melebihi tabungan swasta disinyalir sebagai salah satu indikator likuiditas yang rentan solvency karena jumlah nya yang melebihi LDM sampai dengan 100% ditambah lagi dengan kurangnya likuiditas sektor perbankan pada waktu itu yang perputaran dananya terlalu cepat dalam kegiatan perkreditan sehingga dana cadangan nya mengalami kekurangan untuk melakukan operasinya terutama terhadap nasabahnya yang menyimpan uangnya dalam Bank kurang dijamin bahkan gagal secara likuiditas penjaminan dana bagi nasabahnya.

2. PERHITUNGAN STRUKTUR EKONOMI DILIHAT DARI KONSTRIBUSI PDB TIAP SEKTOR

TABEL II
Lapangan usaha
1970 1983

pertanian, kehutanan & perikanan
46,95364 29,94502
pertanbangan & penggalian 9,368323 7,448101
industri pengolahan 8,270926 15,12591
listrik, gas & air minum 0,406597 0,878354
Bangunan 2,375272 6,264503
pengangkutan & komunikasi 3,273519 5,859588
perdagangan, lembaga keuangan & jasa lainnya 29,35173 34,47852
Jumlah
100 100

LAPANGAN USAHA 1969 1983
Pertanian,kehutanan, &perikanan 2.263,4/4.820 x 100%=46,95% 3.845,6/12.842 x 100%=29,95%
Pertambangan & penggalian 451,6/4.820 x 100%=9,37% 956,5/12.842 x 100%=7,45%
Indstri Pengolahan 398,7/4.820 x 100%=8,27% 1.942,5/12.842 x 100%=15,13%
Lisrik, gas & air minum 19,6/4.820 x 100%=0,41% 112,8/12.842 x 100%=0,88%
Bangunan 114,5/4.820 x 100%=2,36% 804,5/12.842 x 100%=6,26%
Pengangkutan & Komunikasi 157,8/4.820 x 100%=3,27% 752,5/12.842 x 100%=5,86%
Perdagangan, lembaga keuangan
& jasa lainnya 1.414,9/4.820 x 100%=29,35% 4.427,8/12.842 x 100%=34,48%

Perubahan struktur ekonomi terlihat signifikan, yaitu terjadi penurunan konstribusi di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan sedangkan dibidang lainnya mengalami kenaikan, hal ini seperti apa yang di asumsikan oleh Collin Clarck yaitu adanya suatu penurunan sektor primer dari tahun ke tahun, dan meningkatnya sektor sekunder dan tersier. Hal ini bisa terjadi karena adanya pendapatan perkapita penduduk dari tahun ke tahun, yang dimana setiap kenaikan pendapatan penduduk selalu diiringi kenaikan konsumsi tersier dan sekunder, sehingga dapat pula meningkatkan pendapatan pemerintah di bidang pajak dan itu merupakan suatu hal yang secara rill dan logis. Adanya suatu perkembangan Industri dan jasa non tambang dan tani yang semakin beragam dan berorientasi pasar mungkin bisa pula sebagai stimulus dari setiap konstribusi tiap sektor. Selain itu, perecepatan pertumbuhan ekonomi mulai digalakan terutama di sektor industri karena ada pukulan defisit berimbang pada tahun 1980 yang memaksa adanya percepatan pertumbuhan ekonomi Via industrialisasi.

KURVA KONSTRIBUSI PDB PER SEKTOR

Jika dilihat dari konstribusi masing- masing sektor terhadap PDB, bisa dilihat adanya suatu penurunan pada sektor 1 dan 2 dibanding yang lainnya, bisa dibilang inilah gambaran bahwa bangsa Indonesia dalam periode tahun bersangkutan sudah ada kecenderungan untuk menuju tahap take-off (asumsi Clark) jika dilihat dari PDB berikut konstribusi tiap sektornya walaupun tahun selanjutnya kenyataan itu berubah hingga berbuah krisis berkepanjangan di kuarter ke-2 tahun 1997 dan berdampak multidimensi di tahun-tahun berikutnya.

SUATU RINGKASAN MENGENAI PERIODISASI PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM ERA KOLONIAL

Perekonomian Indonesian pada Era Kolonial lebih berorientasikan kepada Pertanian terutama dalam hal pengolahan rempah – rempah dan industri perkebunan. Pada mulanya, bangsa Indonesia memang terkenal akan hasil bumi nya. Akan tetapi, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membuat hasil bumi bangsa Indonesia lebih terkenal di dunia. Pada masa pendudukan Belanda dengan kongsi dagangnya yang disebut VOC yang dibentuk pada tahun 1602, hasil bumi indonesia pun di monopoli olehnya, dengan hak istimewa yang mereka miliki, mereka mampu menguasai pangsa produksi Hasil bumi dengan mudah. Akan tetapi, masa emas VOC berakhir dengan kehancuran, banyak terjadi korupsi, nepotisme, dan hilangnya hak – hak istimewa yang mereka miliki dalam memonopoli perdagangan sehingga VOC terpaksa dibubarkan dan tanah jajahan diserahkan kepada kerajaan.
Setelah masa kekuasaan VOC berakhir, dijalankanlah sistem perekonomian yang baru dibawah pemerintahan kerajaan inggris yaitu dengan sistem pajak tanah, dari sanalah rakyat indonesia mulai mengenal uang secara rill sebagai alat tukar. Akan tetapi, masa pemerintahan Inggris pun berakhir dan pemerintah hindia belanda pun kembali menduduki. Sistem pajak tanah yang pernah di terapkan pemerintahan Inggris pun di ganti oleh sistem tanam paksa yang diterapkan guna menutupi kekosongan kas negara. Dari tanam paksa itulah, Belanda menjadi produsen penting di pasar dunia. Akan tetapi, sistem tanam paksa banyak menuai kontroversi dikalangan tokoh belanda hingga berakhir lah sistem tanam paksa pada tahun 1870.
Pada masa setelah tanam paksa ditiadakan, sistem perekonomian pun kembali di rombak yaitu dengan sistem kapitalisme karena adanaya suatu desakan dari kaum liberal. Sistem kapitalisme membuat perkebunan pemerintah di swastanisasi yang kemudian dijadikan ajang investasi bagi para investor asing. Para pribumi lebih banyak menjadi pekerja perkebunan dan dari sanalah perekonomian mulai tumbuh sehingga tercermin pula dari banyak warga pribumi yang naik haji. Selain itu, pada masa tersebut, produksi perkebunan pribumi di pasar dunia menjadi komoditas berkualitas baik terutama gula dan tembakau Deli. Gula yang produksinya 3 juta ton/tahun menjadi sebuah primadona dan sedang mencapai jaman keemasannya sehingga mencapai peringkat kedua pengekspor gula dunia . Tembakau Deli yang menjadi tembakau terbaik di pasar lelang jerman tak kalah unggulnya dengan gula. Industri yang menopang kebutuhan hidup pun banyak bermunculan. Akan tetapi warga pribumi hanya menikmati 0.54% dari pendapatan nasional dan sisanya dinikmati Belanda dan warga pendatang lainnya.
Pada masa itu, pemerintahan Hindia-Belanda melakukan suatu Politik Etis kepada pribumi yang diantaranya Irigasi, Edukasi ,dan Transmigasi sehingga pada masa itu berbagai kegiatan penyuluhan pertanian, kesehatan dan kegiatan lainnya. Bank Perkreditan pun banyak bermunculan untuk keperluan permodalan rakyat.. Akan tetapi, semua itu hanya digunakan untuk menunjang politik pendudukan mereka di Indonesia sehingga politik etis yang mereka canangkan bagi warga pribumi akhirnya bermuara pada kepentingan Belanda juga.

SUATU RINGKASAN MENGENAI PERIODISASI PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM ERA ORDE BARU

Era Orde Baru dimulai setelah adanya pernyataan kemunduran presiden Soekarno dari tahta kepemimpinan yang di tandai pula dengan berakhirnya Era Orde Lama pada tahu 1965. Pada awal Era Orde Baru yang di motori oleh Soeharto sebagai presiden RI yang kedua tersebut mengambil langkah kebijakan awal yang cukup yang jauh berbeda dengan kebijakan Orde Lama yaitu meliputi tiga kebijakan diantaranya; Mengembalikan ekonomi pasar, Memperhatikan Sektor Ekonomi, dan Merangkul Barat. Kebijakan Politik Bebas Aktif telah mampu membawa bangsa ini ke kancah politik dunia baik ke Barat dengan tanpa meninggalkan Timur. Pada awal Orde Baru dilakukanlah suatu Rehabilitasi ekonomi sehingga pada waktu itu belum terasa adanya suatu pembangunan yang signifikan. Akan tetapi, sebuah program Pembangunan Lima Tahun telah di canangkan sebagai rencana pembangunan lima tahunan dalam stabilisasi ekonomi bangsa. Dari kebijakan itulah defisit anggaran bisa teratasi dan Indonesia pun mulai menjalin kerjasama dengan IMF dan Bank Dunia lagi. Dalam suatu kebijakan lainnya yaitu kebijakan uang ketat, liberalisasi perdagangan dan investasi, munculnya UU PMA, dan lainnya.
Pada langkah awal pembangunannya, Soeharto lebih berorientasikan disektor pertanian hingga tahun 1970-an dengan tidak meninggalkan sektor pertambangan dan minyak. Hingga akhirnya, pendapatan Negara meningkat US$0,6 milyar pada tahun 1973 menjadi US$10,6 milyar pada tahun 1980. Bahkan pada waktu itu, bangsa Indonesia telah mencapai Swasembada pangan. Penerimaan negara yang tinggi diimbangi pula dengan peredaran uang yang tinggi sehingga terjadi inflasi yang tinggi karena sektor moneter tak mampu menyerap setiap peningkatan likuiditas. Oleh karena itu, pemerintah mempercepat pertubumhan industri. Kebijakan utang ketat pun dijalankan sebelumnya oleh karena itu pada waktu harga minyak dunia turun, kebijakan itu terasa membantu.
Pada tahun-tahun berikutnya, para konglmerat mulai menguasai sektor ekonomi sehinggan GNP pada waktu itu hanya berputar di kalangan konlomerat saja. Suatu kesenjangan sosial mulai nampak dikalangan masyarakat hingga tahun 90-an.
Pada akhir Orde Baru, yang ditandai dengan maraknya konglomerasi sektor ekonomi, praktek KKN dimana – mana, lilitan utang luar negeri yang menggunung, dan masalah politik lainnya menyebabkan keadaan perekonomian dan sosial Bangsa Indonesia mengalami suatu krisis multidimensi, tak jarang penjarahan dan kerusuhan diberbagai pelosok Indonesia terjadi. Inflasi pun meingkat ke level Hyper inflation sehingga Rupiah pada waktu itu turun drastis dari nilai Dollar. Puncak dari krisis sekitar pun terjadi, sehingga banyak aksi Mahasiswa dan Ormas Berunjuk rasa menuntut Reformasi dan akhirnya pada bulan Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri dari tampuk kepemimpinannya dengan meninggalkan suatu jejak krisis di segala bidang dan keadaan perekonomian yang carut-marut dalam cengkraman IMF.

TEORI DAN REALITA DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA

Krisis Global yang terjadi ahhir – akhir ini tidaklah lain merupakan suatu efek multiplier dari subprime mortgage yang gagal di Amerika Serikat dan menjadi sebuah alur yang dramatis akan sebuah perubahan dari iklim ekonomi dunia. Semua kejadian ekonomi yang luar biasa terjadi dalam sebuah rentetan krisis yang membuat semua pihak yang terlibat untuk kembali berfikir dan menelaah sisi fundamental ekonomi yang telah menjadi dasar kebijakan ekonomi selama ini. Dalam hal ini, krisis yang terjadi berawal dari sebuah krisis finansial pada akhirnya berbuntut pada semua aspek ekonomi bahkan sosial dan Indonesia pun tidak lepas dari rentetan efek krisis tersebut.
Teori klasik mendeskripsikan bahwa Pasar yang bebas, spesialisasi dengan tidak adanya campur tangan pemerintah (Libelarisasi) merupakan formula yang baik bagi peningkatan GNP dan NNP yang berasal dari semua sektor akan tetapi hal tersebut kenyataannya malah membuat pasar semakin liar dan tidak rasional. Di Indonesia sendiri, krisis tersebut membuat inflasi yang cukup terasa dan hal tersebut terjadi pula di semua negara selain Indonesia. Secara psikologis, keadaan seperti ini justru membuat ketidakpastian di semua kalangan ekonomi tentang apa yang akan terjadi di masa depan termasuk masyarakat dunia khususnya masyarakat Indonesia. Sentimen negatif yang terjadi di dalam sektor finansial Indonesia membawa dampak yang cukup berat akibat dari pengaruh anjloknya saham wall street tersebut. Hal itu disebabkan adanya kegagalan akuntabilitas dan kekhawatiran akan insolvency dalam pasar sehingga pasar memberikan sentimen negatif dan lebih memilih konservatif sehingga banyak terjadi pula transaksi yang bersifat tidak rasional, keadaan tersebut mempengaruhi pula terhadap sektor finansial diindonesia. Anjloknya saham membuat semua perusahaan yang tecantum di pasar modal kekurangan likuiditas modal karena sentimen pasar yang serentak menjual sahamnya dan terjadilah seperti yang disebutkan diatas yaitu tidak rasionalnya transaksi dalam pasar saham karena setiap broker menjadi saling ketergantungan satu sama lain. Jatuhnya harga saham membuat kesediaan modal semakin mahal selain itu, Bank Indonesia pun menaikan suku bunganya menjadi 9,75% dan membuat biaya produksi pun menjadi naik sehingga membuat sebagian biaya dan harga hasil produk yang meningkat dan hal tersebut memicu adanya inflasi dalam negeri yang membuat daya beli masyarakat berkurang karena harga mengalami yang kenaikan. Selain itu, perusahaan pun berusaha menutupi biaya yang terlalu mahal tersebut yaitu salah satunya dengan perampingan tenaga kerja dalam perusahaan sehingga jumlah pengangguran pun semakin meningkat dan fenomena tersebut mulai dirasakan efeknya pada sektor rill dan masyarakat langsung.
Pasar yang terlalu bebas seperti yang dikatakan oleh teori klasik membuat seorang ahli ekonomi asal inggris yang bernama John Maynard Keynes membuat asumsi dan teori baru bahwa sesungguhnya perekonomian itu perlu adanya suatu intervensi pemerintah guna adanya internal dan eksternal kontrol yang diciptakan melalui kebijakan pemerintah dan tidak menuntut adanya suatu spesialisasi. Di Indonesia sendiri, hal tersebut memang sudah diterapkan akan tetapi belum murni sepenuhnya berjalan karena tuntuntan globalisasi dan free trade yang mempengaruhi segala kebijakan pemerintah terutama dalam hal penanaman modal asing. Hal lain yang dari krisis tersebut adalah eksportir di Indonesia mulai merasakan dampaknya setelah beberapa waktu pasca krisis karena permintaan bahan baku oleh negara importir menurun drastis karena krisis yang melanda, terutama Amerika yang merupakan pengimpor bahan baku nomor 1 dari Indonesia sehingga memaksa eksportir dalam negeri harus banting setir ke negara lain yang masih potensial. Akan tetapi, ditengah krisis yang melanda di Indonesia nilai mata uang dollar Amerika malah semakin menguat karena sentimen pasar uang yang masih ragu melakukan transaksi karena spekulasi yang masih buram sehingga pasar lebih bersifat konservatif dan permintaan dollar pun semakin kuat terutama oleh pihak pemerintah dan perusahaan swasta yang memerlukan dollar untuk membayar utang luar negerinya. Kontan, nilai impor pun naik dan hal tersebut sekali lagi membuat daya beli masyarakat turun sehingga rentan akan inflasi.
Penyelesaian krisis tersebut membutuhkan suatu solusi bijak yang ter-integritas semua masyarakat dunia agar tidak adanya kebijakan yang dinilai baik untuk dalam negeri akan tetapi merugikan bagi pihak lain.